Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung
Jakarta, Jurnas.com - Komisi II DPR RI meminta pemerintah memberikan dukungan anggaran yang cukup bagi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk melakukan penguatan program pengarusutamaan nilai-nilai ideologi Pancasila.
"Dan juga menetapkan kebijakan memasukkan mata pelajaran Pancasila ke dalam kurikulum dan bahan ajar bagi pelajar dan mahasiswa di jenjang pendidikan formal mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai perguruan tinggi," kata Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia saat membacakan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR dengan Kepala BPIP di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (6/4).
Komisi II DPR juga meminta BPIP meningkatkan sinergi dan kerja sama dengan Komisi II DPR, kementerian/lembaga serta pemerintah daerah.
Langkah itu, menurut Doli, agar program-program sosialisasi dalam rangka pengarusutamaan nilai-nilai ideologi Pancasila di kalangan masyarakat dapat lebih massif.
"Komisi II DPR mendesak BPIP menyusun arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila yang salah satu keluarannya adalah modul dan materi pendidikan nonformal bagi seluruh elemen masyarakat," kata politisi Golkar ini.
Polemik Zat Adiktif di RUU Kesehatan, Usulan Pembedaan Aturan Rokok Konvensial dan Elektrik Mulai Muncul
Doli mengatakan, Komisi II DPR juga meminta BPIP untuk menyerahkan draf bahan ajar Pancasila pendidikan formal bagi pelajar dan mahasiswa kepada Komisi II DPR untuk dilakukan uji materi sebelum disebarluaskan.
Dalam RDP tersebut, Kepala BPIP Yudian Wahyudi menjelaskan, pagu anggaran lembaganya tahun 2021 sebesar Rp208,8 miliar.
Namun menurut dia, pagu tersebut dikurangi karena untuk anggaran penanggulangan pandemik COVID-19 sehingga tahun 2021 anggaran BPIP sebesar Rp171,7 miliar.
Dia menjelaskan, anggaran tersebut digunakan untuk program dukungan manajemen sebesar Rp110,2 miliar, dan program pembinaan ideologi Pancasila sebesar Rp61,5 miliar.
KEYWORD :Warta DPR Komisi II DPR Golkar Ahmad Doli Kurnia Anggaran BPIP
