Nur Nadlifah, Anggota Komisi IX DPR RI, Fraksi PKB
Jakarta, Jurnas.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyesalkan langkah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang hingga kini belum mengeluarkan izin persetujuan penelitian uji klinis (PPUK) fase 2 untuk Vaksin Nusantara.
Anggota Komisi IX Nur Nadlifah mempertanyakan sikap kegetolan BPOM tak mengeluarkan izin uji klinis fase 2 tersebut.
"Saya heran, kenapa BPOM enggan mengeluarkan izin uji klinis buat Vaksin Nusantara," ujar Nadlifah, Senin (29/3/2021).
Padahal, lanjut Nadlifah, masalah perbedaan pandangan antara BPOM dan tim Vaksin Nusantara sudah dimediasi beberapa minggu lalu.
"Tapi kenapa ini belum kelar-kelar juga," kata Nadlifah dengan nada heran.
Ia mengingatkan bila ini dibiarkan berlarut-larut, maka yang rugi adalah negara. Sebab negara tidak akan mandiri dan akan selalu bergantung terhadap negara lain dalam pengadaan vaksin.
"Ini bertolak belakang dengan semangat kemandirian bangsa kita dalam pengadaan vaksin," ungkapnya.
Nadlifah mengingatkan BPOM seharusnya sadar dengan semangat berdikari itu, dan harus memberi dukungan yang besar terhadap Vaksin Nusantara.
"BPOM harusnya mendukung Vaksin Nusantara, bukan malah menghambatnya," lanjut Nadlifah.
Karena itu, Nadlifah mendesak agar BPOM tak mempersulit izin uji klinis fase 2 Vaksin Nusantara. Sehingga kebutuhan vaksin dalam negeri dapat terpenuhi melalui kehadiran stok Vaksin Nusantara.
"Kehadiran Vaksin Nusantara ini kita harapkan dapat memenuhi kekurangan stok selama ini. Agar agenda vaksinasi di seluruh pelosok negeri berjalan lancar," pungkas Nur Nadlifah, Anggota Komisi IX DPR RI, Fraksi PKB.
KEYWORD :Nur Nadlifah Vaksin Nusantara BPOM Fraksi PKB
