Kondisi di Myanmar pasca kudeta oleh militer (Foto: Reuters)
Washington, Jurnas.com - Amerika Serikat dan Inggris kompak menjatuhkan sanksi terhadap dua perusahaan yang dikendalikan oleh militer Myanmar, menyusul kudeta pada 1 Februari lalu.
Dua perusahaan itu ialah Myanma Economic Holdings Public Company Ltd (MEHL) dan Myanmar Economic Corporation Ltd (MEC), menurut keterangan Departemen Keuangan AS dalam sebuah pernyataan pada Kamis (25/3) dikutip dari Reuters.
Inggris memberlakukan sanksi serupa, juga mengutip pelanggaran HAM serius militer Myanmar terhadap Muslim Rohingya.
Kebijakan Washington membekukan aset apa pun yang dimiliki dua perusahaan itu di AS merupakan upaya terbaru dari serangkaian sanksi, setelah sebelumnya menargetkan bank sentral Myanmar serta para jenderal.
Upaya itu juga termasuk melarang perusahaan atau warga negara Amerika untuk berdagang, atau melakukan transaksi keuangan dengan perusahaan yang masuk daftar hitam.
Karena hampir semua pembayaran dolar jelas melalui lembaga keuangan AS, langkah tersebut secara efektif mengeluarkan perusahaan yang masuk daftar hitam dari sistem perbankan Amerika.
Tindakan Kamis adalah yang paling signifikan sejauh ini terhadap kepentingan bisnis militer Myanmar, yang mengendalikan sebagian besar ekonomi Myanmar dengan kepentingan mulai dari bir dan rokok hingga telekomunikasi, ban, pertambangan, dan real estat.
Arteta Tantang Arsenal Rebut Gelar EPL dari City
Dalam sebuah pernyataan, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan militer Myanmar telah mengambil tindakan yang semakin mengganggu terhadap warga negara mereka sendiri sejak 1 Februari.
"Tindakan ini secara khusus akan menargetkan mereka yang memimpin kudeta, kepentingan ekonomi militer, dan aliran dana yang mendukung penindasan brutal militer Burma," tegas Blinken.
"Dengan menunjuk entitas ini, Amerika Serikat dan Inggris telah menunjukkan bahwa kami akan menindaklanjuti janji kami untuk mempromosikan pertanggungjawaban atas kudeta dan kekerasan yang menjijikkan dan pelanggaran lain yang telah kami lihat dalam beberapa pekan terakhir," lanjut Blinken.
Amerika Serikat Inggris Myanmar Kudeta Militer
