Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan.
Jakarta, Jurnas.com - Demokrasi Indonesia semakin terpolarisasi. Bahkan, pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif dan pemilihan presiden sudah mempertontonkan demokrasi yang culas.
Hal itu sebagaimana diutarakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan dalam pidato kebangsaan yang diunggah di Instagram pribadinya, Rabu (24/3).
"Pilkada 2017, 2018, Pileg dan Pilpres 2019 serta Pilkada serentak 2020 yang telah lalu, telah menunjukkan kepada kita karakter demokrasi yang culas dan hanya berpikir menang-menangan," terangnya.
Zulhas tekankan, politik yang terjadi di Indonesia saat ini hanya memikirkan kekuasaan belaka. Politik elektoral juga berubah. Dampaknya, muncul benih-benih permusuhan dan kebencian yang ongkos sosial-budayanya sangat tinggi.
"Muncul karakter dukungan politik yang kuat dibarengi dengan mencuatnya perbedaan ideologi adalah konsekuensi dari tarik-menarik akibat polarisasi ini. Semangat nasionalisme jadi dipandang begitu sempit sekaligus berlebihan," kata dia.
Zulhas juga menyoroti masalah politisasi agama yang terjadi di Indonesia. Saat ini, politisasi agama berlangsung secara brutal dan memungkinkan masuknya paham-paham ekstrem dan radikal.
"Pesta demokrasi yang mahal sekali ongkosnya bagi parpol maupun peserta pemilu menghasilkan pola-pola yang sifatnya transaksional, merugikan, dan membodohkan masyarakat. Sementara tensi politiknya tidak dikelola dengan baik," kata Wakil Ketua MPR ini.
Ke depan, Zulhas berharap ada rekonsiliasi nasional untuk mengembalikan keutuhan dalam berbangsa dan bernegara. Dia sarankan, para elite nasional harus meminta maaf ke masyarakat dan berjanji tidak lagi menggunakan politik identitas, serta SARA untuk menyelenggarakan sukses kekuasaan.
"Ongkos politiknya besar sekali yang harus kita tanggung. Mulai hari ini masyarakat harus diajak bersatu kembali, menggunakan lagi spirit sila ke-3 Pancasila, Persatuan Indonesia," tandasnya.
KEYWORD :PAN Zulkifli Hasan Demokrasi Pidato Kebangsaan Zulhas
