Logo PBB (Foto: Beapeacekeeper)
Jenewa, Jurnas.com - Ketua Dewan Hak Asasi Manusia PBB Michelle Bachelet diberi mandat untuk mengumpulkan dan menyimpan informasi dan bukti kejahatan, terkait perang saudara di Sri Lanka yang berakhir pada 2009 dengan kekalahan separatis Macan Tamil.
Dewan Hak Asasi Manusia mengadopsi resolusi yang dibawa oleh Inggris atas nama sekelompok negara, meningkatkan staf dan kekuasaan kantornya, dengan maksud untuk penuntutan di masa depan.
Pemungutan suara di forum 47 negara di Jenewa menghasilkan 22 suara, dengan 11 menentang termasuk China dan Pakistan, dan 14 abstain termasuk India.
"Impunitas menjadi lebih mengakar, kemajuan dalam kasus-kasus simbolik telah terhenti," kata duta besar Inggris Julian Braithwaite. Dia menyampaikan teks tersebut atas nama sebuah kelompok yang termasuk Kanada, Jerman, Malawi, Montenegro dan Makedonia Utara.
Namun duta besar Sri Lanka, MCA Chandraprema, menolak teks itu dengan alasan "tidak membantu dan memecah belah".
Terima Dubes Sri Lanka, Menaker Harap Dapat Tingkatkan Kerja Sama Bidang Ketenagakerjaan
Resolusi tersebut mengungkapkan keprihatinan yang serius pada tren selama setahun terakhir yang mewakili "tanda peringatan dini yang jelas dari situasi hak asasi manusia yang memburuk".
Termasuk menempatkan perwira militer yang bertanggung jawab atas fungsi pemerintah sipil, erosi kemandirian peradilan, dan impunitas dan "penghalang politik akuntabilitas" untuk kejahatan.
Perserikatan Bangsa-Bangsa percaya 80.000 hingga 100.000 orang tewas dalam perang 26 tahun, di mana Macan Tamil berharap untuk membuat negara bagian terpisah untuk minoritas Tamil.
Pada bulan-bulan terakhir, kematian warga sipil melonjak ketika tentara menjepit Macan Tamil di jalur kecil pantai timur laut, di mana Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan mereka menahan ratusan ribu warga sipil sebagai perisai manusia.
Dalam sebuah laporan pada bulan Januari, Bachelet mendesak negara bagian untuk menjatuhkan sanksi kepada mantan komandan militer Sri Lanka, termasuk panglima militer saat ini, yang dicurigai terkait dengan kekejaman selama bagian akhir perang.
Perang Saudara Sri Lanka Hak Asasi Manusia Dewan HAM PBB
