Militer Myanmar memberlakukan darurat nasional (Foto: Guardian)
Yangoon, Jurnas.com - Militer Myanmar menyalahkan para demonstran atas serangkaian sanksi dari Uni Eropa dan Amerika Serikat (AS).
Kendati demikian, juru bicara Junta Zaw Min Tun mengatakan 164 pengunjuk rasa telah tewas dalam demonstrasi diwarnai kekerasan itu, dan menyatakan kesedihan atas kematian tersebut.
"Mereka juga warga kami," katanya pada konferensi pers di ibu kota Naypyitaw pada Selasa (23/3) dikutip dari Reuters.
Uni Eropa Ancam akan Larang Twitter
Dia menambahkan bahwa militer akan menggunakan kekuatan sesedikit mungkin untuk memadamkan kekerasan.
Kelompok aktivis Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) mengungkapkan setidaknya 261 orang telah tewas dalam tindakan keras brutal oleh pasukan keamanan, yang membuat Myanmar dalam kekacauan.
Tiga orang termasuk seorang remaja laki-laki tewas dalam kerusuhan pada Senin kemarin di kota kedua Myanmar, Mandalay, menurut keterangan saksi mata dan laporan berita.
Junta mencoba untuk membenarkan kudeta tersebut dengan mengatakan pemilu 8 November yang dimenangkan oleh Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Aung San Suu Kyi adalah penipuan.
Para pemimpin militer menjanjikan pemilihan baru, tetapi belum menetapkan tanggal dan telah menyatakan keadaan darurat.
Zaw Min Tun menyalahkan pengunjuk rasa atas kekerasan dan pembakaran, dan mengatakan sembilan anggota pasukan keamanan telah tewas.
"Bisakah kita memanggil pengunjuk rasa damai ini?" tanya dia sambil menunjukkan video pabrik yang terbakar. "Negara atau organisasi mana yang menganggap kekerasan ini damai?" sambung dia.
Dia menilai pemogokan tenaga kesehatan merupakan hal yang tidak etis. Pasalnya, akibat pemogokan tersebut telah menyebabkan kematian, termasuk diperburuk oleh pandemi Covid-19.
Myanmar Junta Militer Sanksi Internasional Uni Eropa Amerika Serikat
