Sekretaris Fraksi Partai Demokrat, Marwan Cik Asan
Jakarta, Jurnas.com - DPR RI dan pemerintah harus lebih selektif dalam memilih dan memilah Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk dibahas pada 2021.
Hal itu sebagaimana diutarakan Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI Marwan Cik Asan dalam Rapat Paripurna DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (23/3).
"Pada prinsipnya kami setuju (Prolegnas Prioritas 2021), namun diharapkan lebih memilih dan memilah RUU mana saja yang akan diselesaikan di tahun 2021," kata dia.
Marwan mengapresiasi kerja keras Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama pemerintah dan DPD RI dalam menyusun Prolegnas Prioritas 2021, yang akhirnya bisa disetujui dalam Rapat Paripurna DPR.
Kendati begitu, menurut dia, dari 33 RUU yang masuk Prolegnas Prioritas 2021, tidak semua bisa diselesaikan di tahun 2021 karena ada keterbatasan waktu dan masih dalam suasana pandemi COVID-19.
"Fraksi Demokrat berpendapat keterbatasan waktu 7-8 bulan dan suasana pandemi COVID-19, diharapkan bisa memilah dan memilih RUU prioritas yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat," terangnya.
Marwan menjelaskan ada beberapa RUU yang urgen untuk didiskusikan dan dibahas bersama yaitu RUU Pemilu, karena semua pihak harus belajar dari pelaksanaan Pemilu 2019.
Polemik Zat Adiktif di RUU Kesehatan, Usulan Pembedaan Aturan Rokok Konvensial dan Elektrik Mulai Muncul
Dia mengatakan Pemilu 2019 yang dilakukan bersamaan antara Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) telah menguras konsentrasi bangsa Indonesia, biaya, dan memecah konsentrasi masyarakat.
"Itu karena pada saat yang bersamaan banyak calon yang harus dipilih di Pemilu 2019, meskipun di Pemilu 2024 diagendakan pemilihannya beberapa kali. Kami nilai RUU Pemilu penting dimasukan dalam Prolegnas 2021 dan segera dibahas," katanya.
Selain itu menurut dia, Fraksi Demokrat juga mendukung beberapa RUU untuk segera diselesaikan karena bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat seperti RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan, RUU Wabah (dalam Prolegnas 2020-2024 tertulis: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular).
RUU tentang Daerah Kepulauan, RUU tentang Perlindungan Data Pribadi, dan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
KEYWORD :Warta DPR RUU Prolegnas Prioritas 2021 Demokrat Marwan Cik Asan Paripurna DPR
