Christina Aryani, Anggota Komisi I DPR-RI, Wasekjen DPP Partai Golkar.
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi I DPR-RI dari Fraksi Partai Golkar, Christina Aryani mendorong agar ASEAN High Level Meeting membahas isu Myanmar segera dilaksanakan.
"Mencermati perkembangan terkini di Myanmar, Indonesia tentunya dituntut untuk lebih berperan aktif lagi dalam mendorong upaya-upaya penyelesaian secara damai," kata Christina, Minggu (21/3/2021).
Dalam konteks ini, lanjut Christina, Komisi I DPR-RI mengapresiasi adanya usulan Indonesia melalui pernyataan Presiden Joko Widodo yang mendorong dilaksanakannya Asean High Level Meeting untuk membedah isu Myanmar.
Selain apresiasi, Christina menegaskan Komisi I DPR ingin memastikan usulan ini dapat segera direalisasikan.
"Kami mendorong Kementerian Luar Negeri agar mulai melakukan langkah-langkah konkret, sehingga arahan Presiden Jokowi bisa segera dilaksanakan," tegasnya.
Utusan Khusus PBB untuk Myanmar Mundur
Christina mengapresiasi upaya-upaya keras yang sudah dilakukan Menlu Retno selama ini, yang bisa menjadi modal utama membangun diplomasi di tingkat ASEAN agar High Level Meeting bisa segera terealisasi.
Bagi Christina, langkah ASEAN tentunya sangat ditunggu-tunggu bukan saja oleh masyarakat Myanmar yang mendorong demokratisasi, juga oleh dunia internasional.
"Oleh karenanya inisiatif seperti ini perlu ditindaklanjuti sesegera mungkin, termasuk jika diperlukan HLM bisa dilanjutkan dengan ASEAN Summit," tegasnya.
Terakhir, wanita berparas ayu ini menyebut keselamatan rakyat Myanmar menjadi concern utama. Termasuk stabilitas dan perdamaian kawasan di Asia Tenggara yang juga menjadi kepedulian utama ASEAN.
"Indonesia perlu terus terlibat menyuarakan dan mengupayakan terselenggaranya dialog guna mendapatkan penyelesaian terbaik bagi rakyat Myanmar. Sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, kita harus senantiasa terlibat dalam menjaga dan melaksanakan ketertiban dunia," tuntas Christina Aryani. Anggota Komisi I DPR-RI, Fraksi Partai Golkar.
KEYWORD :Myanmar Asean Christina Aryani Komisi I DPR RI
