Refly Harun, Pakar Hukum Tata Negara
Jakarta, Jurnas.com - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menilai ada peluang dan kemungkinan Partai Demokrat menjadi tempat berlabuh bagi Presiden Joko Widodo ketika lengser dari jabatan Presiden di 2024.
"Saya pakai analisa politik ya, tahun 2024 Presiden Jokowi akan ke mana? Apakah akan jadi petapa atau tetap di politik. Bayangan saya dia akan tetap di politik karena punya putra yang berpolitik dan menantu yang berpolitik," ujar Refly memulai analisanya saat diskusi Karni Ilyas Klub, Sabtu (20/3/2021).
Refly bahkan menyebut Kaesang pun mungkin akan didorong ikut Pilkada Wali kota Solo, Gibran dinaikkan ke Pemilihan Gubernur Jawa Tengah, dan Bobby Nasution Gubernur Sumatera Utara. Itu untuk Pilkada 2024.
Ketika ditanya Karni Ilyas apakah Gibran tidak dinaikkan ke Gubernur DKI? Refly menilai bukan. Sebab PDI Perjuangan akan usung Tri Rismaharini. Bukan Gibran.
Karena itu semua, Refly menilai Jokowi perlu rumah baru di 2024 setelah tak lagi menjadi presiden. Pertanyaannya, rumahnya mau ke mana?
"Apakah mau ke PDIP? Saya tak Yakin. Jaman jadi presiden saja dia disebut petugas partai. Jadi dia mungkin tak terlalu nyaman kembali ke kandang banteng. Ini analisis ya," kata Refly.
Lantas kalau tidak PDI Perjuangan, jelas Refly, siapa lagi Partai yang dibilang Die Hard? Kalau PSI sebagai partai anak muda mungkin kurang kuat. Bahkan di 2024 bisa jadi kehilangan momentum.
Kemudian bagaimana kalau Jokowi berlabuh ke partai lain yang lolos threshold? Refly menilai partai itu jangan yang berhaluan kanan, karena partai kanan bukan DNA Presiden Jokowi.
"Jadi pak Jokowi enggak mungkin ke PKS misalnya. Atau PKB dia bukan Nahdliyin," tegasnya.
Nah , kata Refly, dalam spektrum partai yang hampir tak bertuan ini, ada Partai Demokrat.
"Dan kalau nanti keluarga Cikeas benar-benar tidak ada lagi di demokrat, bukan tidak mungkin jabatan Ketua Dewan Pembina itu diperuntukan untuk Pak Jokowi. Tapi oleh Marzuki Alie sementara ditetapkan dulu di kongres," tegas Refly.
Refly menganalisa ini sebagai kepentingan yang strategis bagi Presiden Jokowi. Namun ini menegaskan bahwa ini adalah analisa politik atas pertanyaan kemana Jokowi di 2024? Serta bagaimana Partai Demokrat.
Presiden Joko Widodo Refly Harun Partai Demokrat 2024
