Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus AMI saat peluncuran buku Negara dan Politik Kesejahteraan
Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua DPR RI koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus AMI menegaskan bahwa politik kesejahteraan merupakan paramater dalam mengukur apakah kebijakan-kebijakan negara sudah berjalan sesuai amanat konstitusi ataukah belum.
"Politik Kesejahteraan harus menjadi parameter tunggal dalam mengukur apakah sebuah kebijakan terlampau liberalis, berpijak pada pasar, atau benar-benar berpijak pada kesejahteraan rakyat, atau malah tak berdaya menghadapi pasar global," ujar Gus AMI saat peluncuran buku "Negara dan Politik Kesejahteraan" di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Kamis (18/3/2021).
Sejumlah tokoh hadir dalam peluncuran buku karya Gus AMI tersebut. Diantaranya Wakil Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar Azis Syamsudin, Wakil Ketua MPR RI Fraksi PKB Jazilul Fawaid, serta sejumlah pimpinan fraksi dan komisi DPR RI.
Hadir juga Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, Khatib Aam PBNU, Yahya Cholil Staquf, CEO PolMark Indonesia Eep Saefulloh Fatah, Mantan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudi Latif, serta para tokoh lainnya.
Gus AMI yang juga Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjelaskan, ada pertanyaan besar politik ekonomi seperti apa yang harus dilakukan dalam mewujudkan arah baru politik kesejahteraan itu?
Dijelaskan Gus AMI, setidaknya empat langkah fundamental mewujudkan politik kesejahteraan. Pertama dalam jangka pendek dan jangka panjang negara harus menjadikan jaminan sosial dalam arti sesungguhnya sebagain backbone kesejahteraan.
Kedua, harus dimulai dengan pemenuhan hak dasar warga negara melalui pembangunan produktif sebagai penopang. Dimana Negara tak hanya memberi kesempatan yang sama, tapi pro aktif membantu masyarakat untuk mampu bersaing.
Ketiga semua kebijakan harus berpijak pada pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Dan keempat, menciptakan pemerintahan yang kuat dan responsif terhadap masalah di masyarakat melalui berbagai inovasi pelayanan publik.
Gus AMI menyebut praktik politik kesejahteraan merupakan kritik terus menerus terhadap apa yang kita lakukan.
Menurut Gus AMI, ekonomi eksklusif harus dikritik menjadi ekonomi inklusif yang mengajak seluruh lapisan masyarakat melakukan mobilitas vertikal, yaitu sebagai penikmat dari irisan-irisan pembangunan.
"Jadi arah politik kesejahteraan adalah menggeser pendulum ekonomi dari eksklusif menjadi inklusif," tegasnya.
Secara tak sadar, lanjut Gus AMI, semua pemerintahan tak bermaksud membangun ekonomi eksklusif, tapi keadaan kadang-kadang mendorong terjadinya pergeseran dan bergerak ke arah ekonomi eksklusif.
"Ini fakta yang harus dihadapi setiap pemerintahan dan selalu akhirnya bergeser ke ekonomi eksklusif. Maka tanggung jawab kita mengawal agar ekonomini inklusif ini bisa terwujud," jelas Gus AMI.
Negara dan Politik Kesejahteraan Abdul Muhaimin Iskandar Gus AMI Partai Kebangkitan Bangsa
