Sabtu, 20/04/2024 02:58 WIB

Komite III DPD: Layanan Konsultasi Meminimalisir Kekerasan Berbasis Gender

Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) prihatin dengan hasil studi yang dilakukan UNDP dan J-PAL SEA.

Ketua Komite III DPD RI, Sylviana Murni. (Foto: Humas DPD RI)

Jakarta, Jurnas.com - Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) prihatin dengan hasil studi yang dilakukan UNDP dan J-PAL SEA.

Studi itu menyebutkan 42 persen masyarakat yang disurvei telah melaporkan mengalami beberapa bentuk kekerasan berbasis gender (gender-based violence/GBV) selama pandemi Covid-19. 

Ketua Komite III DPD RI, Sylviana Murni mengatakan, perubahan tersebut turut memengaruhi kesehatan mental dan menyebabkan konflik keluarga karena terlalu lama dekat satu sama lain, selain tekanan pengangguran dan stres.

"Permasalahan ekonomi dan perubahan interaksi menyebabkan konflik selain pembagian jam kerja menjadi pemicu terjadinya kekerasan," terangnya dalam keterangan resmi, Senin (15/3). 

"Tingkat stres bagi perempuan menjadi sangat tinggi, karena beban kerja yang terlalu berlebihan," tambah Senator asal DKI Jakarta itu. 

Sylviana Murni yang pernah menjabat sebagai Deputi Gubernur Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Pemprov DKI Jakarta (2015-2016) itu mengaku permasalahan ini harus segera memiliki jalan keluar. Hal itu agar kekerasan berbasis gender tak mengalami peningkatan. 

"Kekerasan dalam rumah tangga berbasis gender baik terjadi terhadap perempuan atau sebaliknya perlu ada jalan keluar, hal itu mengingat pandemi Covid-19 belum berakhir. Karena kemungkinan besar hal serupa akan terus terjadi jika tak segera ada jalan keluarnya dari permasalahan ini," jelasnya. 

Sylviana Murni mengaku perlu adanya layanan konsultasi untuk mengatasi permasalahan ini. Ia menyebut hal itu agar masyarakat mampu melewati pandemi Covid-19 yang saat ini masih berlangsung tanpa adanya kekerasan berbasis gender ataupun kekerasan terhadap perempuan dan anak. 

"Perlu adanya layanan konsultasi penyelesaian konflik dalam rumah tangga, kesehatan mental dan juga kondisi keuangan melalui lintas Kementrian, sehingga kita melewati fase pandemi ini dengan mental yang stabil dan sehat tanpa kekerasan," terangnya. 

Sebagaimana diketahui, Hasil studi yang dilakukan oleh United Nations Development Programme (UNDP) dan Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab South East Asia (J-PAL SEA) menunjukkan, bahwa sedikitnya 42% masyarakat yang disurvei telah melaporkan mengalami beberapa bentuk kekerasan berbasis gender (gender-based violence/GBV) selama pandemi Covid-19.

Perolehan studi dilakukan secara daring (online) dan melalui wawancara telepon mulai Oktober hingga November 2020, kepada lebih dari 1.000 responden di delapan kota. Sekitar 46,5% responden adalah perempuan, dan para responden berasal dari provinsi Jawa, Bali, Sumatera, serta Kalimantan.

KEYWORD :

Warta DPD Komite III DPD Sylviana Murni Kekerasan Berbasis Gender Perempuan




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :