Wakil Ketua Komisi X DPR dari F-Demokrat, Dede Yusuf
Jakarta, Jurnas.com - Ada agenda setting yang jauh lebih besar dalam Kongres Luar Biasa (KLB) yang dilakukan oleh Jhoni Allen Marbun Cs di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3).
Hal itu sebagaimana diutarakan Ketua DPP Partai Demokrat, Dede Yusuf saat dikontak Jurnas.com, beberapa saat tadi.
“Terlihat sekali ada agenda setting yang lebih besar daripada sekedar KLB, yaitu memecah belah Demokrat, agar menguras energinya nanti ke urusan legalitas,” kata dia.
KLB tersebut memutuskan untuk menjadikan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan mendemisionerkan Agus Harimurti Yudhoyono.
Kang Dede, sapaannya, menegaskan bahwa pihak-pihak yang menjadi motor penggerak KLB ini melanggar aturan dalam organisasi. Selain itu, terlihat peserta yang hadir dalam KLB tersebut bukanlah pemilik suara sah.
“KLB yang dilakukan adalah bodong, karena pesertanya bukan pemegang suara sah dalam sebuah kongres. Yang datang diiming-imingi sejumlah uang bila KLB berhasil dijalankan. Namun pemilik suara sah (ketua/sekretaris) semua tidak berangkat kesana,” jelasnya.
Menurut Wakil Ketua Komisi X DPR RI ini, langkah KLB ini dipastikan akan mengganggu konsentrasi Partai Demokrat membantu masyarakat di tengah pandemi.
“Padahal Demokrat lebih ingin fokus membantu masyarakat ditengah pandemi ini. Dan lebih ingin juga menyumbangkan gagasan dan pikiran untuk mengembalikan keterpurukan ekonomi bangsa,” jelasnya.
Kang Dede menambahkan, keputusan Partai Demokrat (AHY) masih menunggu rapat pimpinan untuk menindak lanjuti KLB yang berlangsung di Deli Serdang, Sumatera Utara pada, Jumat (5/3).
“Sementara kami masih menunggu rapat pimpinan terkait soal ini,” tandasnya.
Diketahui, KLB Partai Demokrat yang berlangsung di The Hill Hotel and Resort, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut) memutuskan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum terpilih berdasarkan hasil voting yang dilakukan di dalam KLB.
KEYWORD :KLB Demokrat Sibolangit Deli Serdang Dede Yusuf AHY
