Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay. (Foto: Humas DPR)
Jakarta, Jurnas.com - Hasil survei yang menyebutkan bahwa masyarakat Indonesia tidak mau divaksin jangan dianggap remeh. Pemerintah harus bekerja keras untuk meyakinkan masyarakat agar mau mengikuti proses vaksinasi Covid-19.
Demikian diutarakan Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay dalam keterangan resminya, Senin (22/2).
“Survei tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah. Pemerintah harus melakukan sosialisasi vaksinasi Covid-19 secara luas dan masif kepada masyarakat,” kata dia.
Pernyataan itu menanggapi hasil Survei Indikator Politik yang menyebutkan 41 persen masyarakat yang menolak divaksin.
“Berarti yang kemarin-kemarin ini dikampanyekan oleh pemerintah itu belum masuk sepenuhnya. Belum dipahami sepenuhnya oleh masyarakat. Makanya, mereka tadi takut nggak mau divaksin. Sosialisasi penting sekali agar semua masyarakat ini paham,” lanjut Saleh.
Dia menjelaskan, masyarakat perlu untuk mengikuti vaksinasi. Apalagi, pemerintah telah menyiapkan anggaran besar untuk menangani pandemi Covid-19 di Tanah Air.
“Ini penting sekali loh orang ikut vaksinasi ini. Karena jumlah anggaran untuk vaksinasi itu besar. Terakhir Menkes paparkan di Komisi IX angkanya mencapai Rp 134 triliun sekian. Jadi angka itu untuk vaksinasi dan seluruh hal yang berkaitan dengan itu luar biasa besarnya.Jadi harus efektif. Harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Harus betul-betul seusai target yang dicanangkan oleh pemerintah,” urai Saleh.
Masyarakat Diimbau Lengkapi Vaksinasi Covid-19
Dia tak yakin bahwa sanksi yang disebutkan dalam perpres 14 yang baru itu akan meningkatkan partisipasi masyarakat.
Menurutnya partisipasi itu akan lebih meningkat jika sosialisasinya dilakukan secara serius di seluruh Indonesia.
“Sanksi itu sepertinya tidak akan efektif. Sebab, ada banyak di antara masyarakat kita yang memang tidak mau divaksin. Kalau misalnya diberi sanksi denda, mereka lebih memilih membayar denda. Kalau sudah bayar denda, apakah masalahnya selesai? Kan tidak. Mereka tetap tidak divaksin,” jelasnya.
“Kalau misalnya nanti disanski kurungan, lanjutnya, apa cukup rumah tahanan (rutan) kita untuk menampungnya? Lalu, kalau ditahan, apakah masalahnya selesai? Kan tidak selesai juga. Mereka tetap tidak divaksin. Itu masalahnya,” imbuh Saleh.
Oleh Karena itu, Saleh menilai, sebaiknya pemerintah dapat melakukan sosialisasi dan pendekatan persuasif kepada masyarakat.
“Jika mereka paham dan percaya, mereka justru yang akan datang. Mereka yang akan minta divaksin,” demikian Saleh yang juga anggota Komisi IX DPR ini.
KEYWORD :Warta DPR Komisi IX DPR Vaksin Covid-19 Syrvei Saleh Partaonan Daulay
