Hasanuddin, Ketua Umum Asosiasi Daerah Penghasil Panasbumi Indonesia.
Jakarta, Jurnas.com - Asosiasi Daerah Penghasil Panas Bumi (ADPPI) menilai pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM kurang gencar melakukan sosialisasi dan edukasi publik terkait Pembangkit Listrik Tenaga Panasbumi (PLTP) alias Geothermal.
Akibatnya, sejumlah Wilayah Kerja Panasbumi (WKP) menemui kendala lantaran mendapat penolakan atau protes masyarakat, salah satunya di WKP Kaldera Rawa Dano.
Ketua Umum ADPPI Hasanuddin mengatakan, saat ini mendesak dilakukan edukasi dan sosialisasi yang terstruktur sebagaimana amanat pasal pasal 65 UU No. 21 Tahun 2014 tentang panasbumi.
"Dalam pasal itu dikatakan bahwa masyarakat berhak memperoleh informasi dari pemerintah dan pemerintah daerah, serta manfaat atas kegiatan pengusahaan masyarakat melalui tanggungjawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) untuk pengembangan masyarakat sekitar," ungkap Hasanuddin, Rabu, (17/2/2021).
Ia menjelaskan, dalam pengembangan panasbumi pihak perusahaan berkewajiban membayar Bonus Produksi, Dana Bagi Hasil, Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana ditentukan oleh peraturan yang berlaku.
Terkait ini, Hasanuddin menyebut sudah saatnya pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM membuat aturan pemanfaatan dana tersebut (yang diterima oleh pemerintah daerah) untuk juga dialokasikan pada program edukasi dan sosialisasi informasi pengembangan panasbumi di area kerja WKP, juga pengaturan tentang CSR bagi pengembangan masyarakat sekitar.
Untuk mengurangi risiko sosial di masa yang akan datang, jelas Hasanuddin, maka ada baiknya pemerintah melakukan study sosial dan sosialisasi dari tahap awal atau setiap tahapan, mulai dari Penetapan WKP, Lelang atau Penunjukan WKP pada BUMN/IPP dan kegiatan eksplorasi dan pengembangan lebih lanjut dengan melibat para pemangku kepentingan di daerah WKP.
"Kami berharap dalam penyusunan dan perencanaan pengembangam panasbumi agar dilibatkan organisasi lingkungan hidup nasional dan perguruan tinggi yang ada di daerah penghasil panasbumi atau WKP," tuntas Hasanuddin.
Panasbumi ADPPI Hasanuddin Kementerian ESDM
