Nasim Khan, Kapoksi F-PKB
Jakarta, Jurnas.com - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) merasa kurang puas terkait nilai setoran dividen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke kas negara yang hanya Rp377,8 triliun dan setoran pajak senilai Rp1.518,7 triliun selama periode 2010-2019.
"Itu menurut saya belum membahagikan, karena dari 142 perusahaan BUMN masih banyak perusahaan yang mengalami kerugian," ujar Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Fraksi PKB di Komisi VI DPR RI, Nasim Khan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (17/02/2020).
Nasim mengapresiasi jerih payah BUMN selama ini, namun jujur ia berkata bahwa hasilnya belum membahagiakan karena belum cukup ideal.
Erick Thohir Lantik Sekretaris Kementerian BUMN
"Dikatakan ideal dan membahagikan itu, apabila 142 BUMN tersebut sudah memberikan pendapatan yang sesuai dengan target dan memberikan pajak yang maksimal dan kemudian tidak ada perusahaan yang masih mengalami kerugian," ungkap Nasim.
Wakil rakyat asal Dapil Jatim III (Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso) mencatat, revenue alias pendapatan seluruh BUMN hingga akhir November 2019 mencapai Rp210 triliun. Namun 76 persen dari total Rp210 triliun itu hanya disumbangkan oleh 15 perusahaan BUMN
"Sedangkan perusahaan lain belum optimal (pendapatannya)," tegas Nasim.
Kinerja sejumlah BUMN memang masih terseok-seok dan masih merugi di 2019. Diantaranya, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, PT Indofarma (Persero) Tbk, PT PAL Indonesia (Persero), PT Dirgantara Indonesia (Persero) dan PT Kertas Leces (Persero).
"Kementerian BUMN harus lebih bekerja keras lagi untuk memaksimal BUMN-BUMN agar lebih optimal lagi dan dalam memberikan laba yang lebih banyak lagi ke Negara," tandas Nasim.
Bagaimana dengan tahun 2021? Nasim menegaskan BUMN ditarget bisa meraih deviden sebesar Rp26,1 triliun, alias turun dibanding sebelumnya. Nasim menyadari hal itu wajar akibat pandemi Covid-19.
Tapi ia optimis BUMN bisa mencapai target yang telah ditetapkan Kementerian Keuangan. Apalagi, latar belakang Menteri BUMN, Erick Thohir merupakan pengusaha yang berpengalaman.
"Semoga Pandemi tidak menjadi suatu hambatan bagi BUMN-BUMN untuk terus berkarya dan berprestasi untuk menciptakan strategi-strategi yang handal dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang saat ini lagi memprihatinkan," katanya.
Dia berharap, BUMN-BUMN akan terus bekerja lebih baik lagi dan mempunyai inovasi-inovasi yang terupdate dengan kondisi saat ini untuk mendongkrak laba perusahaan lebih optimal.
Sebagai mitra Kementerian BUMN, Komisi VI DPR RI telah memberikan dukungan kepada perusahaan-perusahaan plat merah dalam bentuk kebijakan dan anggaran.
"Dimasa Pandemi, Kami dari Komisi VI DPR RI sudah melakukan agenda rapat kerja kepada Menteri BUMN terkait adanya tambahan anggaran kepada BUMN-BUMN yang terdampak dari Pandemi ini Pemerintah telah menyuntik dana sebanyak Rp 75,94 triliun di tahun lalu kepada beberapa perusahan di bawah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)," katanya.
Diketahui, realisasi investasi pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sepanjang tahun 2020 lalu mencapai Rp75,94 triliun.
Dari total tersebut, Rp56,288 triliun merupakan dukungan dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) dan sebesar Rp19,65 triliun dalam bentuk pinjaman Investasi Pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Dukungan dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN) itu diberikan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebesar Rp5 triliun, PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF) sebesar Rp1,75 triliun, PT Permodalan Nasional Madani sebesar Rp1 triliun, PT Hutama Karya sebesar Rp3,5 triliun, PT Geo Dipa Energi sebesar Rp700 miliar, LPEI sebesar Rp5 triliun dan dukungan PMN non tunai kepada PT BPUI (Persero) sebesar Rp268 miliar.
KEYWORD :Nasim Khan BUMN Erick Thohir
