Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)
Jakarta, Jurnas.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berkirim surat ke Presiden Joko Widodo. Isinya, soal dugaan keterlibatan pejabat penting negara dalam gerakan pengambilalihan paksa kepemimpinan partai yang dipimpinnya saat ini.
"Tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," kata AHY dalam keterangan di Jakarta, Senin (1/2).
Pengiriman surat konfirmasi itu, kata dia, berawal dari kesaksian dan testimoni banyak pihak yang didapatkannya, tentang gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan.
"Yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," terang AHY.
Dia menjelaskan, gerakan pengambilalihan paksa itu juga mendapatkan dari para anak buah Jokowi di jajaran pejabat dan menteri.
"Tentunya kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan asas `praduga tak bersalah` (presumption of innocence) dalam permasalahan ini," terangnya.
AHY menjelaskan, tentang gerakan politik yang bertujuan mengambil alih kekuasaan pimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional itu diketahui dari laporan dan aduan dari pimpinan dan kader Partai Demokrat baik pusat, daerah maupun cabang.
Gabungan dari pelaku gerakan itu, kata dia, terdiri dari 5 orang, 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi.
"Dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu. Sedangkan yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan, yang sekali lagi, sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo," ungkap dia.
AHY menambahkan, para pimpinan dan kader Demokrat yang melaporkan gerakan tersebut, mereka merasa tidak nyaman dan bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketum Partai Demokrat.
Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti "dengan paksa" Ketum PD tersebut, dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung.
"Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketum PD, akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan, sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024," sambung AHY.
Konsep dan rencana yang dipilih para pelaku untuk mengganti dengan paksa Ketum PD yang sah, adalah dengan menyelenggarakan kongres luar biasa (KLB).
Para pelaku merasa yakin gerakan ini pasti sukses, karena mereka mengklaim telah mendapatkan dukungan sejumlah petinggi negara lainnya.
"Kami masih berkeyakinan, rasanya tidak mungkin cara yang tidak beradab ini dilakukan oleh para pejabat negara, yang sangat kami hormati, dan yang juga telah mendapatkan kepercayaan rakyat," kata AHY.
KEYWORD :AHY Demokrat Jokowi Pemilu 2024
