Kondisi terkini di Myanmar pasca kudeta oleh militer (Foto: Reuters)
New York, Jurnas.com - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melontarkan kecaman terhadap penahanan pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi oleh pihak militer pada Senin (1/2) pagi, dan menyerukan pembebasan pemimpin terpilih tersebut.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres lewat juru bicaranya mengatakan upaya tersebut "pukulan serius bagi reformasi demokrasi", dan mendesak semua pemimpin untuk menahan diri dari kekerasan dan menghormati hak asasi manusia.
Amerika Serikat, Australia, dan Singapura menyatakan keprihatinan besar atas pernyataan keadaan darurat militer dan penahanan sejumlah pimpinan pemerintahan dan Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), yang diduga melakukan kecurangan pemilu.
PBB Desak Junta Myanmar Izin Bantuan Topan Mocha
"Kami menyerukan kepada para pemimpin militer Burma (Myanmar) untuk membebaskan semua pejabat pemerintah dan pemimpin masyarakat sipil, dan menghormati keinginan rakyat Burma seperti yang diungkapkan dalam pemilihan demokratis pada 8 November," kata Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dalam sebuah pernyataan dikutip dari Reuters.
Gedung Putih mengatakan Presiden AS Joe Biden telah diberitahu tentang penahanan tersebut.
"Amerika Serikat menentang setiap upaya untuk mengubah hasil pemilu baru-baru ini atau menghalangi transisi demokrasi Myanmar, dan akan mengambil tindakan terhadap mereka yang bertanggung jawab jika langkah-langkah ini tidak dibatalkan," terang juru bicara Gedung Putih Jen Psaki.
Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne mengimbau militer "untuk menghormati supremasi hukum, menyelesaikan sengketa melalui mekanisme yang sah dan segera membebaskan semua pemimpin sipil dan lainnya" yang telah ditahan.
Kementerian Luar Negeri Singapura mendesak semua pihak untuk menahan diri, dan bekerja menuju hasil yang positif dan damai sebagaimana komentar yang sebelumnya digaungkan oleh Malaysia dan Indonesia.
Namun, sesama anggota kelompok regional lainnya, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), lebih banyak mengambil pendekatan lepas tangan.
"Ini urusan internal mereka," kata wakil perdana menteri Thailand Prawit Wongsuwan. Kamboja dan Filipina juga menyampaikan komentar serupa.
KEYWORD :Myanmar Darurat Militer Kudeta Aung San Suu Kyi
