Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo pada Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Kemitraan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Tahun 2021 di Istana Presiden, Jakarta, Kamis 28 Januari 2020. (Foto: Humas BKKBN)
Jakarta, Jurnas.com - Diperlukan sinergitas, integrasi dan akselerasi, serta komitmen para pemangku kebijakan dan mitra kerja, dalam menyukseskan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).
Demikian dikemukakan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo usai Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Kemitraan Program Bangga Kencana Tahun Anggaran 2021, di kantor BKKBN, di Jakarta, Jumat (29/1).
Seperti diketahui, isu yang berkembang di masayarakat saat ini dalam kondisi pandemi COVID-19, yakni meningkatnya angka kehamilan di kalangan pasangan usia subur.
Menurut Hasto, pada hakekatnya proses pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, kerja sama dan kemitraan, menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan program Bangga Kencana.
"Baik Pemerintah dan Non-Pemerintah, swasta, perguruan tinggi, serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang ada," kata Hasto.
Sejak dirintisnya BKKBN pada 1957, jelas Hasto, telah terjalin kerja sama dan kemitraan yang kuat dan intens dengan mitra kerja, baik dalam pelaksanaan pengaturan kehamilan (menjarangkan kehamilan, Red), serta memberi nasihat perkawinan, yang bermuara pada pengendalian penduduk di Indonesia.
"BKKBN sangat berterima kasih pada bapak/ibu dari TNI, PKK serta IBI atas dukungan, komitmen, serta kerja sama yang kuat. Dalam memberikan pengetahuan, kesadaran dan aksesibilitas pelayanan keluarga berencana (KB) pada masyarakat," ujar Hasto.
Di sisi lain, dia menerangkan, BKKBN akan melaksanakan hajatan besar yakni Pendataan Keluarga (PK), yang akan dilakukan di seluruh provinsi di Indonesia secara serentak pada bulan April 2021.
Pelaksanaan PK dalam upaya mendapatkan data dan informasi tentang keluarga Indonesia, baik dari segi kuantitas keluarga maupun kualitas kehidupan keluarga Indonesia. PK akan melibatkan banyak kader di lapangan.
"Bapak ibu yang telah hadir dalam pertemuan Rakornis ini merupakan garda terdepan dari mitra kerja BKKBN," tuturnya.
Hasto menjelaskan, PK merupakan hal yang berbeda dari Sensus Penduduk (SP) yang baru saja dilaksanakan BPS. Data dan informasi yang dikumpulkan dalam PK akan menghasilkan data dan informasi tentang keluarga Indonesia, serta menjadi dasar terwujudnya one and single data keluarga Indonesia.
One and single data keluarga Indonesia ini dapat dimanfaatkan sebagai perencanaan kinerja, referensi untuk strategi kegiatan yang akan dilaksanakan, serta evaluasi kinerja dalam upaya pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga, serta untuk program-program kerja terkait lainnya.
Untuk itu, BKKBN telah menjalin kemitraan yang berkualitas, kondusif dan berkesinambungan dengan mitra-mitra kerja TNI, IBI, PKK. "Sekali lagi saya ucapkan terimakasih atas semua dukungannya," ujar ucapnya.
Hasil SP Tahun 2020 menunjukkan, jumlah penduduk Indonesia hingga tahun 2020 sebanyak 270,2 juta jiwa. Sehingga, total penduduk Indonesia telah bertambah 32,56 juta jiwa dibandingkan hasil SP 2010, dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dalam dekade terakhir sebesar 1,25 persen.
Hal ini mengindikasikan melalui program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), LPP telah berhasil diperlambat bila dibandingkan dengan periode 2000-2010 yang mencapai 1,49 persen per tahun.
Rakornis diikuti Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pusat, maupun provinsi, serta ASN BKKBN Pusat dan Provinsi, TNI, IBI Pusat dan Provinsi, TP PKK Pusat dan Provinsi
KEYWORD :Bangga Kencana Hasto Wardoyo BKKBN
