Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando menyerahkan secara simbolis bantuan buku komunitas kepada Sekretaris Desa Pantai Bakti, Minan Usnandar di Muaragembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Jumat (22/01).
Bekasi, Jurnas.com – Perpustakaan Nasional mendukung perencanaan pembangunan desa berbasis data. Membangun data desa presisi dapat memberikan gambaran kondisi aktual desa yang memiliki tingkat akurasi dan ketepatan yang tinggi karena divalidasi langsung oleh masyarakat.
Dalam acara “Penyerahan Data Desa Presisi” di Desa Pantai Bakti, Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando berkesempatan menyerahkan bantuan buku komunitas sebagai “literasi dari desa” berbasis data desa presisi ke Sekretaris Desa Pantai Bakti, Minan Usnandar sejumlah 1.000 eksemplar berupa buku-buku ilmu terapan.
Acara penyerahan data presisi itu juga turut dihadir oleh Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Deni Kurniadi, Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca Perpusnas Adin Bondar, Pemerintah Desa Pantaibakti, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Soleman, Kepala LPPM IPB Eman Rustiadi, Ketua Tim Data Presisi Dr. Sofyan Sjaf, Rektor IPB Prof. Arif Satria, Wakapolres Metro Bekasi, Rickson PM. Situmorang, Kadinsos Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin dan Danramil Muaragembong.
Menteri Sosial Tri Rismaharini menyampaikan, program pembangunan di segala lini kehidupan akan menjadi tepat guna, tepat sasaran, akuntabel dan transparan apabila dilakukan dengan menggunakan basis data akurat dari hasil riset dan dapat dipertanggungjawabkan secara ideologis, etis dan ilmiah.
“Sudah saatnya Indonesia memiliki data tunggal yang digunakan oleh seluruh kementerian dan lembaga negara sampai tingkat pemerintah daerah,” ujar Risma dalam sambutannya.
Menurut wanita yang akrab dipanggil Bu Risma tersebut, pendataan harus dimulai dari desa, dengan melibatkan partisipasi warga, agar mampu menggambarkan kondisi sesungguhnya serta dapat memetakan potensi ekonomi desa untuk dijadikan kekuatan ekonomi bangsa. “Yang terjadi saat ini adalah banyaknya polemik data. Memang tak bisa dipungkiri data merupakan kewenangan dari pusat, tapi ada ruang inovasi yang perlu kita hasilkan,” jelasnya.
Rektor Institut Pertanian Bogor Prof. Arif satria dalam kesempatan yang sama menyerahkan Data Monografi Desa Pantai Bakti kepada Kepala Desa Pantai Bakti, Manan. Selanjutnya penyerahan Data Desa Presisi dari Kepala Desa Pantai Bakti Manan ke Menteri Sosial Tri Rismaharini. Rektor IPB Prof. Arif Satria menegaskan, di era revolusi industri 4.0, data menjadi kedaulatan bangsa. Jika seluruh desa bergerak untuk menciptakan data yang presisi, maka ke depan tak bisa dipungkiri Indonesia mampu menjadi bangsa yang berdaulat.
Wakil Kepala Bidang Pengabdian kepada Masyarakat, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Institut Pertanian Bogor (IPB) University, Dr. Sofyan Sjaf, menilai konsep data presisi dapat meningkatkan pembangunan di daerah-daerah. Apalagi, pengambilan data dilaksanakan selama satu bulan melalui kolaborasi antara IPB dengan Pemerintahan Desa Pantaibakti, serta keterlibatan masyarakat dan perangkat desa.
“Keterlibatan masyarakat sebagai objek data adalah keniscayaan di masa depan. Data desa presisi ini merupakan inovasi yang akan mengakhiri polemik data” ungkap Dr. Sofyan Sjaf.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Soleman mengungkapkan, data presisi yang dihasilkan Universitas IPB, sangat diperlukan bagi pembangunan desa di Kabupaten Bekasi. Sebab inti dari pembangunan adalah data. Dengan data yang lengkap dan akurat, maka pilihan tindak lanjut akan tepat.
“Saya melihat mahasiswa IPB banyak berkiprah dan sangat peduli terhadap pembangunan. Inovasi ini akan kita fasilitasi. Kita kolaborasikan dengan berbagai aplikasi yang sudah Pemkab ciptakan untuk saling mengisi,” pungkasnya.
KEYWORD :
Perpustakaan Nasional Pembangunan Desa Berbasis Data
