Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim (Foto: Muti/Jurnas.com)
Jakarta, Jurnas.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim memberikan keleluasaan bagi sekolah yang kesulitan menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ), untuk melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah.
Kendati demikian, dia menggarisbawahi bahwa kewenangan untuk tatap muka sekolah tetap ada di tangan pemerintah daerah, sebagaimana amanat Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri.
"Sekolah yang sangat sulit melakukan PJJ, harus masuk tatap muka sekolah lagi. Itu adalah satu-satunya solusi agar mereka tidak lebih lagi ketertinggalan," kata Nadiem di Jakarta dalam Forum Merdeka Barat pada Jumat (22/1).
"Jadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah, untuk membantu akselerasi sekolah tatap muka di tempat-tempat yang paling sulit melakukan online," tegas dia.
Khususnya di daerah 3T, lanjut Nadiem, yang selama ini kesulitan melakoni PJJ karena keterbatasan infrastruktur internet dan listrik, pemerintah pusat akan mendampingi pemerintah daerah untuk membuka sekolah secara bertahap.
Hal itu dilakukan guna menghindari terjadi learning lost (kehilangan pengalaman belajar), akibat peliknya proses PJJ selama pandemi Covid-19.
"Kita akan dorong untuk membantu memfasilitasi. Tapi learning lost itu adalah suatu hal yang sangat sulit dihindari dalam situasi PJJ," ujar Mendikbud.
"Proses PJJ ini sangat sulit dan menimbulkan banyak sekali skenario situasi yang kurang optimal," imbuh Nadiem.
Nadiem menambahkan, meski PJJ memberikan manfaat yang positif karena kini orang tua dilibatkan dalam proses pembelajaran anak, namun potensi learning lost tidak dapat diukur.
"Harapannya dengan asesmen nasional yang terjadi di bulan September, kita akan punya acuan dan tahun depannya kita aan melihat apaah tren itu menurun atau meningkat," tutup dia.
KEYWORD :Pembelajaran Jarak Jauh PJJ Learning Lost Mendikbud Nadiem Anwar Makarim
