Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno dan Wakil Menteri Angela Tanoesoedibjo
Jakarta, Jurnas.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima audiensi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno beserta jajaran terkait rencana kerja sama pengelolaan anggaran agar penggunaannya tepat sasaran. Pertemuan itu berlangsung di Gedung KPK pada Kamis 21 Januari 2021 pukul 10.30 WIB.
Plt Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati mengatakan, Menparekraf hadir bersama jajarannya yaitu, Wakil Menteri Angela Tanoesoedibjo, Sesmen Ni Wayan Giri Adnyani, Inspektur II Bayu Aji, dan Kepala Biro Umum dan Hukum Dessy Ruhati.
"Diterima oleh Pimpinan KPK Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron dan Nawawi Pomolango beserta jajaran di Kedeputian Pencegahan dan Monitoring, Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, serta Kesekjenan," kata Ipi dalam ketetangannya di Jakarta, Kamis (21/1).
Ipi mengatakan, dalam pertemuan itu KPK membahas beberapa hal bersama Menparekraf, diantaranya penyampaian apresiasi atas pendampingan dan pengawalan KPK dalam pengelolaan anggaran terkait penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif di tahun 2020.
Dalam kesempatan itu, Menparekraf juga menyampaikan harapannya kepada KPK untuk dapat terus mendampingi dan mengawal program Kemenparekraf di tahun 2021.
Pendampingan itu sehubungan dengan rencana Kemenparekraf dalam melanjutkan dan memperluas bantuan, tidak hanya di sektor perhotelan dan restoran.
"Selain itu, Menparekraf juga menyampaikan harapannya untuk menjalin kerja sama pencegahan korupsi terkait penyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), pengendalian gratifikasi dan peningkatan wawasan antikorupsi di lingkungan Kemenparekraf," ucap Ipi.
Dalam hal ini, KPK menyambut baik harapan dan permintaan Kemenparekraf untuk pencegahan korupsi. Di mana, ada beberapa masukan yang disampaikan KPK dalam diskusi tersebut, antara lain terkait akurasi database dan kriteria penerima bantuan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
"KPK meminta agar kedua hal tersebut menjadi perhatian serius untuk memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan," ucap Ipi.
KEYWORD :KPK Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno
