Ebeneser Ginting, lawyer nasabah Jiwasraya
Jakarta, Jurnas.com - Pengacara nasabah Jiwasraya, Ebeneser Ginting, menyebut adanya kekerasan dan intimidasi yang terstruktur dipertontonkan Jiwasraya selaku perusahaan negara yang bergerak dalam bidang perasuransian.
"Nasabah yang tergabung dalam Jiwasraya pada awalnya adalah calon nasabah yang dipuja layaknya raja guna membeli polisi Jiwasraya, namun dianggap kriminal pada saat mengklaim haknya," kata Ebeneser dalam keterangan tertulis diterima jurnas.com, Minggu (10/1/2021).
Bahwa sangat jelas, kata Ebeneser, hingga kini skema pembayaran yang ditawarkan pemerintah melalui pengelola Jiwasraya ditolak secara merata oleh nasabah yang tergabung dalam Jiwasraya, karena skema yang ditawarkan itu jauh dari harapan nasabah.
"Jangankan untung, jika rugi balik modal masih jauh lebih baik. Namun dari pokok klaim juga dikurangi disertai dengan pengembalian dana klaim dalam jangka waktu yang lama. Ibarat jatuh tertimpa tangga," terang Ebeneser.
Ia mengaku miris, ketika para nasabah melakukan penolakan, Jiwasraya malah bersikap arogan dan cenderung intimidatif mengirimkan surat ke rumah-rumah nasabah dengan skema yang tetap namun lebih keras.
"Surat itu menegaskan bahwa apabila surat tidak dijawab akan ikut 15 tahun dan/atau harus menjawab apabila ingin 5 tahun dan dihaircut 29-31%, serta diminta mengembalikan polis. Ini adalah praktek kesewenangan wenangan," tandas Ebeneser.
"Alih-alih mengembalikan dana masyarakat, Pemerintah lebih memilih mengintimidasi rakyatnya sendiri di negerinya sendiri? Apakah ini yang di maksud negara hukum ataupun negara demokratis yang dicita-citakan pendiri bangsa ini?" ungkap Ebeneser kesal.
Perlu diingat, Ebeneser menambahkan, sumber pembelian polis yang dibayarkan oleh rakyat pada Jiwasraya bersumber dari dana nasabah yang dikumpulkan dengan usaha yang legal. Namun nasabah diperlakukan seperti kriminal di negeri sendiri, sebuah tragedi yang luar biasa.
"Sebagai salah satu pengacara nasabah Jiwasraya, saya mengutuk keras atas praktik-praktik kekerasan yang dipertontonkan, baik secara langsung dan tidak langsung, sejak dalam pikiran pemerintah yang diwakilkan Jiwasraya tidak punya itikad baik dalam penyelesaian persoalan ini," paparnya.
"Hingga saat ini komitmen-komitmen kenegaraan, baik yang disampaikan Menkeu maupun kepala negara dalam persoalan Jiwasraya seperti pepesan kosong," tuntas Ebeneser Ginting.
Jiwasraya Ebeneser Ginting skema pembayaran
