Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily
Jakarta, Jurnas.com - Kalangan dewan angkat bicara soal polemik munculnya tunawisma di kawasan elit Sudirman-Thamrin usai ditemukan Menteri Sosial Tri Rismahaini (Risma).
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily menyoroti pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat (pempus) dan pemerintah daerah (pemda).
"Inilah pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing," jelas Ketua DPP Partai Golkar ini kepada wartawan, Kamis (7/1).
Ace menilai, apbila Risma melibatkan Dinas Sosial DKI Jakarta saat melakukan blusukan, tidak akan ada kesimpangsiuran atau polemik tunawisma di Sudirman-Thamrin, Jakarta.
"Kalau blusukannya Bu Risma juga mengajak pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Sosial DKI Jakarta, maka tidak ada kesimpangsiuran informasi terkait dengan masalah tunawisma itu," kata Ace.
Dia mendorong pemerintah pusat melibatkan pihak terkait jika melakukan suatu kegiatan. Koordinasi juga diharapkan bisa ditingkatkan.
"Sebaiknya, dalam berbagai kegiatan, di mana pun dilakukan dengan pihak-pihak terkait. Selain dalam rangka mengkoordinasikan kebijakan, juga jika ada masalah yang perlu ditangani bersama dengan pemerintah daerah, bisa ditindaklanjuti bersama," ucapnya.
Ace mengatakan penanganan masalah sosial merupakan urusan yang bersifat konkuren. Hal itu, menurut dia, menjadi ranah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
"Kita tahu, kebijakan penanganan urusan sosial itu sifatnya konkuren, artinya menjadi kebijakan yang menjadi ranah pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah," sambung Ace.
Diberitakan sebelumnya, Kasatpol PP DKI Jakarta Arifin menanggapi Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau Risma yang menemukan sejumlah tunawisma di sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin.
Arifin menyebut selama ini tidak pernah menemukan tunawisma di sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin.
KEYWORD :Komisi VIII DPR Golkar Ace Hasan Syadzily Tunawisma Jakarta Mensos Blusukan
