Komisioner KPAI Retno Listyarti (Foto: Jurnas.com)
Jakarta, Jurnas.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) membuat pemetaan daerah yang sudah siap melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah.
Pasalnya, pemerintah tidak seharusnya memukul rata pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) di seluruh daerah, mengingat jumlah kasus Covid-19 yang beragam.
"Tidak bisa (PJJ) dilakukan kepada seluruh wilayah, bagaimana wilayah kepulauan terpencil yang memang tidak ada kasus tapi di-gebyah-uyah (dipukul rata, Red) untuk melakukan PJJ," kata Komisioner KPAI Retno Listyarti dalam kegiatan `Ngopi Seksi: Outlook Pendidikan Indonesia 2021` pada Minggu (3/1).
"Nah tentu ini penting adanya pemetaan daerah. Ketika sudah melakukan pemetaan daerah, baru bisa ditentukan mana yang siap (melakukan PTM) mana yang tidak. Dan baru kemudian dilakukan prinsip protokol kesehatan," sambung Retno.
Retno menyebut berdasarkan pemantauan KPAI, hanya 16 persen sekolah yang sudah siap membuka PTM. 16 persen sekolah itupun, lanjut Retno, ialah sekolah yang mendapatkan dukungan pemerintah daerah dan orang tua siswa.
"Dan itu anggarannya tidak kecil dalam menyiapkan infrastruktur dan protokol kesehatan," ujar dia.
Retno juga memberikan masukan kepada Kemdikbud untuk memastikan `Lima Siap` dalam mengawasi pembelajaran tatap muka yang sedang berjalan. Lima Siap itu yakni Sekolah Siap, Daerah Siap, Guru Siap, Anak Siap, dan Orang Tua Siap.
"Orang tua mengajarkan anak menggunakan masker, selama beberapa jam tidak dilepas kecuali minum misalnya. Paling tidak 3-4 jam. Ortu harus tetap memakai masker saat mengajari anaknya di rumah," terang Retno.
"Ketika tidak siap ini, akan membahayakan pada penerapan protokol kesehatan yang berdampak pada klaster pada sekolah," imbuh dia.
KEYWORD :Kemdikbud Pembelajaran Tatap Muka KPAI Retno Listyarti
