Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy
Jakarta, Jurnas.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta pemerintah daerah (pemda) berhitung secara cermat, sebelum pembukaan sekolah tatap muka pada Januari 2021 mendatang.
Menurut dia, pemetaan secara detail oleh pemda penting untuk dilakukan, sebab setiap daerah memiliki kondisi yang tidak terdeteksi.
Dia menyontohkan, apabila satu daerah ditetapkan sebagai zona merah, maka bisa jadi ada wilayah zona hijau di dalamnya. Dan berlaku sebaliknya, apabila suatu wilayah ditetapkan sebagai zona hijau, maka bisa jadi ada di dalamnya wilayah zona merah.
Indonesia Kirim Bantuan Rp7 Miliar ke Vanuatu
"Sebetulnya kepala daerah dan pemerintah daerah harus berani mengambil langkah yang cermat dan mengambil keputusan terutama dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar ini," ujar Menko PMK pada Selasa (8/12).
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) ini mengatakan, semakin lama anak-anak tidak bersekolah, maka moral dan perilaku anak bisa terus merosot.
Karena itu, dia meminta agar pemerintah daerah bersama pihak sekolah bisa mempersiapkan protokol kesehatan dengan baik, seperti menyiapkan tempat cuci tangan, meminimalisir agar murid-murid tidak berkerumun, dan menyediakan masker untuk murid-murid.
"Patuhi protokol sebaik mungkin. Kalau itu dilakukan saya yakin sekolah-sekolah masih bisa jalan. Jika suatu saat ada kasus di sekolah segera ditangani dengan baik terutama dengan melibatkan satgas Covid-19 setempat," tuturnya.
Selain itu, Muhadjir meminta agar pemerintah daerah bersama pihak sekolah untuk menyediakan masker khusus yang sesuai dengan ukuran anak-anak. Hal itu agar di sekolah mereka tetap aman dan terselamatkan dari virus corona.
"Presiden juga mewanti-wanti dalam rapat kabinet terbatas untuk segera memproduksi masker untuk anak-anak. Mulai dari anak TK, SD, SMP, yang ukurannya jarang. Karena itu segera perlu diproduksi," tutup dia.
KEYWORD :Sekolah Tatap Muka Muhadjir Effendy Menko PMK
