Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Abdul Kahar (Foto: Muti/Jurnas.com)
Jakarta, Jurnas.com - Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Abdul Kahar menyebut Bantuan Subsidi Upah (BSU) merupakan upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan (GTK) honorer.
Sebagaimana diketahui, Kemdikbud, Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), dan Kementerian Keuangan meluncurkan program BSU dengan total anggaran Rp3,6 triliun untuk 2 juta GTK honorer.
"BSU menjadi skema subsidi bagi guru-guru (honorer), khususnya non-PNS. Kita sangat menyadari bahwa masyarakat, khususnya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan (PTK), tengah terdampak pandemi Covid-19," ujar Dr. Abdul Kahar pada Kamis (26/11).
BSU disalurkan untuk 162.000 dosen perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta, 1,6 juta guru dan pendidik pada satuan pendidikan negeri dan swasta, serta 237.000 tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi. Besaran BSU yang diterima setiap PTK mencapai Rp 1,8 juta sebanyak satu kali.
"Kami mengacu pada program BSU yang terdapat pada Disnaker. Sebelumnya, bantuan yang diluncurkan tercatat sebesar Rp600.000 per bulan. Namun, kalau di tingkat Disnaker, nilai bantuan tersebut dikalikan empat bulan sehingga nilai totalnya mencapai Rp2,4 juta. Karena Kemdikbud baru memulai program BSU, maka nilainya hanya dikalikan tiga bulan. Itu sebabnya, besaran BSU yang diterima adalah Rp 1,8 juta," terang Kahar.
Kahar mengatakan, syarat PTK untuk mengajukan BSU sangat sederhana yaitu: Warga Negara Indonesia (WNI), berpenghasilan di bawah Rp5 juta per bulan dan berstatus non-PNS; tidak menerima bantuan subsidi upah/gaji dari Kementerian Tenaga Kerja: dan bukan penerima Kartu Prakerja sampai 1 Oktober 2020.
"Sebenarnya, kami hanya menyasar tiga kelompok ini. Pada tahap selanjutnya, kami melakukan evaluasi secara administratif, termasuk mengecek bahwa pihak yang mengajukan BSU telah terdaftar di Info GTK dan PDDikti," terang dia.
"Penyaluran sudah mulai dilakukan sejak 16 November. Kami langsung mendistribusikan program tersebut karena datanya sudah tersedia. Jadi, kami tidak perlu menunggu data dari lapangan. Kami tinggal mencocokkan data dengan data BPJS dan Kartu Prakerja," imbuh Kahar.
Kemdikbud menargetkan pencairan dana BSU akan selesai pada akhir November 2020.
Syarat pencairan dana BSU yaitu KTP, NPWP (jika ada), kemudian mengunduh SK di Info GTK atau PDDikti, serta menandatangani SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak).
Setelah melengkapi seluruh proses, penerima bantuan akan diberikan waktu untuk mengaktifkan rekening dan mencairkan bantuan senilai Rp1,8 juta yang dipotong pajak hingga 30 Juni 2021.
"Data-data kami mudah-mudahan valid. Apalagi, kami telah melakukan validasi dengan mencocokkan data lewat BPJS Ketenagakerjaan serta program Kartu Prakerja. Kami semakin yakin bahwa data-data kami tidak tumpang tindih, khususnya setelah menjalankan koordinasi terkait data tersebut," ujar Kahar.
Dia juga menambahkan, Dinas Pendidikan setempat akan segera memperbarui data jika ada calon penerima bantuan yang telah memenuhi persyaratan, tetapi belum terdaftar.
"Tentu saja, kami melihat bahwa data tersebut sudah terdaftar pada 30 Juli. Akan tetapi, kami tidak akan menginput data baru", tandas dia.
KEYWORD :Bantuan Subsidi Upah Kemdikbud Abdul Kahar
