Jum'at, 19/04/2024 18:58 WIB

BKKBN Pangkas Angka Stunting Berbasis Keluarga

Pemerintah sendiri sudah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional untuk Percepatan Perbaikan Gizi, namun belum mampu mengakselerasi penurunan stunting secara efektif.

Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo saat membuka dan memberikan sambutan Internastional Webinar Lessons Learned From the Success Story of Peru in Reducing Stunting di Jakarta, Kamis (26/11).

Jakarta, Jurnas.com - Pemerintah menargetkan pada 2024, angka stunting di Indonesia berada posisi 14% dari saat ini sekitar 27%. Target ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024.

 

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN), Hasto Wardoyo mengatakan, mencapai angka 14% sesuai target capaian di 2024 merupakan waktu yang sangat pendek.

"Tinggal tiga setengah tahun lagi," ujar Hasto pada `International Webinar: Lesson Learned from the Success Story of Peru in Reducing Stunting` secara virtual, Kamis (26/11).

Menurut Hasto, dalam lima tahun terakhir, yaitu 2014-2019, rata-rata penurunan stunting di Indonesia hanya 0,3% per tahun. Sementara untuk menuju angka 14% di tahun 2024, setidaknya membutuhkan penurunan rata-rata 2,5% per tahun.

"Untuk itu, diperlukan akselerasi agar target itu bisa dicapai. Dibutuhkan kesungguhan dan upaya keras agar bisa mencapai target tersebut," kata mantan Bupati Kulon Progo itu.

Pemerintah sendiri sudah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional untuk Percepatan Perbaikan Gizi, namun belum mampu mengakselerasi penurunan stunting secara efektif.

Untuk percepatan penanggulangan stunting, menurut Hasto, perlu strategi dan reorientasi program. Penanggulangan ini sesuai UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

BKKBN, demikian Hasto, memiliki tugas untuk mengawal pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas. Hal ini terkait juga dengan upaya pencegahan dan penanganan kasus-kasus stunting.

Hasto menjelaskan, percepatan penurunan stunting berbasis keluarga ini menjadi konsep yang akan dikedepankan BKKBN. "BKKBN akan melakukan program bina keluarga, menyasar keluarga yang memiliki anak di bawah usia lima tahun dan juga di bawah dua tahun," ujar Hasto.

Melalui gerakan berbasis keluarga, Hasto berharap pihaknya bisa mencegah perkawinan pada usia dini. Hal ini menjadi bagian yang penting karena di Indonesia banyak terjadi morbiditas dan mortalitas. Termasuk adanya janin tumbuh lambat di dalam rahim akibat pernikahan terlalu dini.

"Sumber daya yang ada harus secara tepat dan cepat digerakkan dan digunakan pada intervensi yang strategi dan tentu harus dipilih yang mempunyai daya ungkit yang besar, sektor-sektor yang bisa menurunkan stunting secara cepat," jelas Hasto.

Hasto mengatakan, untuk melahirkan keluarga berkualitas, BKKBN yang memiliki peran strategis dalam mencegah dan menangani kasus stunting akan fokus pada pendekatan keluarga.

Dalam hal ini titik intervensinya pada remaja putri, calon pengantin. "Termasuk calon pasangan usia subur, promosi Asi eksklusif dan juga penguatan pelayanan keluarga berencana pasca persalinan," ujar Hasto

KEYWORD :

Angka Stunting Pernikahan Dini Hasto Wardoyo




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :