Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma`ruf Amin saat memberikan sambutan pada acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2020, yang digelar secara virtual karena pandemi virus corona (COVID-19), Jakarta, Rabu (25/11).
Jakarta, Jurnas.com - Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma`ruf Amin mengatakan, keterbukaan informasi publik merupakan bagian dari komitemen pemerintah dalam mendorong partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam proeses pengambilan kebijakan publik.
Hal itu disampaikan pada acara "Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2020, yang digelar secara virtual karena pandemi virus corona (COVID-19), Jakarta, Rabu (25/11).
"Dengan adanya ketebukaan publik, diharapakan masyarakat dapat semakin aktif terlibat dalam proses pembuatan kebijakan publik, mulai dari perencanaan, implementasi, pemantauan hingga evaluasi kebijakan," kata Ma`ruf Amin.
Ma`ruf Amin Dukung Cak Imin Maju di Pilpres 2024
Ma`ruf Amin menegaskan, keterbukaan informasi publik merupakan upaya optimalisasi perlindungan hak masayarakat atas informasi publik sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) sesuai amanat pasal 28 f UUD 1945.
"Pelayanan informasi publik pada dasarnya menjadi hal strategis untuk mewujudkan tata kelolah pemerintahanan yang baik, bersih dan bebas korupsi," kata Ma`ruf Amin.
Seminar Nasional Melacak Jalur Peradaban Rempah Dunia, Wapres: Hidupkan Kembali Kejayaan Bumi Maluku
Karena itu, Ma`ruf Amin kembali mengingatkan semua Lembaga dan Kementerian untuk semakin memaknai pentingnya suatu kebijakan publik yang dibuat secara inklusif dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
"Partisipasi aktif masyarakat tidak hanya melalui mekanisme formal, seperti pembahasan dalam musyawarah perencanaan pembangunan, tapi juga melalui partisipasi masyrakat, misalnya dengan memanfaatkan teklogi digital atau media nonkonpensianal, seperti media sosial," ujarnya.
Menurutnya, kebijakan yang ingklusif dan aktif masyarakat sangat penting, terlebih kepada generasi mendatang yang lebih dinamis dan melek teknologi dan infomasi.
"Seiring meningkatnya masyarakat dalam proese pembuatan kebijakan publik tentu akan semakin tinggi literasi dan pengetahuan masayarakat mengenai substansi kebijakan tersebut, sehingga saat diimplementasikan sangat kecil kemungkian menimbulkan gejolak karena misinfomasi," sambungnya.
KEYWORD :
Ma`ruf Amin Partisipasi Aktif Masyarakat Pengambilan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik
