Marlen Sitompul | Jum'at, 07/10/2016 09:53 WIB
Jakarta - Harapan TNI untuk kembali diberikan hak politik dikarenakan kurangnya perhatian dari negara, sehingga menimbulkan kecemburuan. Sebab, TNI tidak mendapat keistimewaan dibanding era Orde Baru.
Wakil Ketua
Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa mengatakan, saat ini
TNI tidak diberikan fasilitas yang baik dalam konteks pertahanan. Baik kesejahteraan, tempat latihan, sistem, mutasi, dan lain-lain.
"Kenapa kesannya hari ini mereka ingin terlibat dalam politik? Karena ada kecemburuan," kata Desmond saat dihubungi, Jumat (7/10).
Untuk itu, Desmon menilai harapan Panglima
TNI Jenderal Gatot Nurmantyo masih dalam batas yang wajar. Namun, harapan itu seharusnya dikomunikasikan langsung dengan Presiden Jokowi selaku kepala negara.
Desmon berharap, pemerintah dapat memberikan perhatian khusus kepada
TNI sebagai garda terdepan dalam pertahanan negara. Menurutnya, hal itu bisa dilakukan dengan melakukan pembenahan dari fasilitas dan kesejahteraan
TNI.
"Panglima
TNI harus bisa langsung berkomunikasi dengan Presiden, benahi itu. Itu yang mesti dibenahi ke depan. Jadi secara aturan dalam konteks pemerintahan yang baik, dalam rangka komunikasi politik kepentingan
TNI," jelasnya.
Sebelumnya, Panglima
TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan, saat ini
TNI seperti warga negara asing. Sebab,
TNI tidak mempunyai hak politik. Gatot berharap suatu saat nanti
TNI mempunyai hak berpolitik.
"Dikatakan harapan boleh, tapi yang jelas sekarang saya sebagai Panglima,
TNI belum siap. Entah lima atau 10 tahun lagi, yang akan datang," kata Gatot, di Kantor Panglima
TNI, Jakarta Pusat, Selasa (4/10).
KEYWORD :
TNI Hak Politik TNI Komisi III DPR Desmon J Mahesa
