Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu (Foto: AFP)
Ankara - Menyusul diumumkannya persetujuan kabinet soal perpanjangan keadaan darurat selama 90 hari, pemerintahan Erdogan melakukan operasi pembersihan terhadap orang-orang yang dianggap memiliki hubungan dengan Fethullah Gulen.
Satu jam sejak pengumuman persetujuan tersebut, Wakil Perdana Menteri Numan Kurtulmus, langsung memerintahkan skorsing kepada 13 ribu petugas polisi, diantaranya adalah puluhan perwira angkatan udara. Kebijakan itu juga menyasar kantor berita dan stasiun televisi pada Selasa (4/10), yang disebutnya sebagai perluasan kebijakan menekan "musuh" yang akan bangkit lagi.
Pada 15 Juli lalu, pemerintah Erdogan berhasil menguasai keadaan berkat bantuan televisi-televisi di Turki. Erdogan mengambil tindakan cepat menyingkirkan staf-staf di berbagai lembaga negara dianggap tidak loyal, atau berpotensi menjadi musuh negara.
Belakangan, perluasan kebijakan tersebut, salah satunya, memberangus dan menutup stasiun-stasiun televisi yang dicurigai pemerintah. Sebuah sumber mengatakan Erdogan dapat mengambil keputusan tanpa pengawasan Mahkamah Konstitusi yang merupakan badan hukum tertinggi di Turki.
Sebuah kantor berita swasta, Dogan, melaporkan selain menskors sekitar lima persen dari seluruh personel polisi, pihak berwenang menahan 33 perwira angkatan udara dalam penangkapan di seluruh Turki. Pihak berwenang juga memotong transmisi stasiun TV IMC menyusul tuduhan penyebaran "propaganda teroris".
Anadolu, kantor berita resmi Turki, seperti laporan Reuter, menyatakan sebanyak 37 orang pegawai Kementerian Dalam Negeri dicopot dari posisinya tanpa penjelasan. Sementara itu, sejumlah seratus ribu orang dari militer, pegawai negeri, kepolisian, kejaksaan dan kalangan universitas telah dipecat atau diskors dari pekerjaan mereka serta 32.000 lainnya ditangkap.
Pemerintah Erdogan menyebut berbagai institusi yang berkaitan dengan Gulen sebagai jaringan teroris, yang menurut Ankara layak untuk dibersihkan.
Erdogan Yakin Menang di Putaran Pertama
Negara-negara barat yang menjadi sekutu Turki khawatir, terutama kelompok pendukung HAM, bahwa operasi pembersihan tersebut digunakan untuk menyingkirkan setiap perbedaan dengan dalih kudeta dan jaringan teroris. Padahal, pada sisi yang lain, pemerintahan Erdogan mengintensifkan gerakannya terhadap milisi Kurdi dan simpatisannya.
Pasukan Turki, pada Agustus lalu, melancarkan operasi militer ke utara Suriah dalam upayanya mendukung gerakan perlawanan menghadapi gerakan IS. Operasi ini berhasil menciptakan koridor keamanan di sepanjang perbatasan Turki-Suriah, pada sisi yang lain operasi ini dirancang juga untuk mendorong milisi Kurdi keluar dari Turki.
Milisi Kurdi YPG dukungan AS, telah mengisi kekosongan posisi yang ditinggalkan kelompok IS. Pasukan Turki siap untuk pergi setelah milisi Kurdi melakukan hal yang sama. Demikian dikatakan Perdana Menteri Turki, Binali Yildirim, pada Selasa (4/10).
"Kami tahu bagaimana untuk membersihkan PYD/YPG, sama seperti kami membersihkan Daesh dari Jarablus," ucap Yildirim, mewakili pemerintah, yang khawatir milisi Kurdi memperjuangkan otonomi yang lebih besar di Turki.[]
KEYWORD :turki tayyip erdogan
