Arjuna Putra Aldino, Ketua Umum DPP GMNI
Jakarta, Jurnas.com - Gelombang demonstrasi menolak UU Omnibus Law kluster Cipta Kerja terus membesar. Bersamaan dengan mahasiswa, demo juga akan dilakukan Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK) NKRI, termasuk Persaudaraan Alumni (PA) 212, Selasa (13/10/2020).
Kepolisian sendiri telah mengeluarkan himbauan, agar jangan sampai ada pihak-pihak yang terprovokasi aksi demo, lalu berbuat anarkis.
Ketua Umum DPP Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Arjuna Putra Aldino menilai tidak etis, jika ada sekolompok orang ingin menunggangi aksi mahasiswa terkait Omnibus Law.
Sebab, kata Arjuna, tujuan aksi murni didasari keinginan menggugat sejumlah pasal-pasal kontroversial yang merugikan rakyat dalam UU Cipta Kerja.
"Saya kira tidak etis. Aksi mahasiswa memang berangkat dari kajian atas pasal-pasal yang kontroversial yang menurut kami berdampak besar bagi rakyat dan Negara. Jadi jangan coba tunggangi dengan isu lain seperti Komunisme atau penggulingan pemerintahan yang sah," kata Arjuna, Senin (12/10/2020).
Arjuna menyampaikan, GMNI ikut melakukan aksi berdasarkan kajian atas pasal-pasal yang dirasa tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran Bung Karno, yakni sebesar-besarnya memihak kepada rakyat kecil.
Karena itu, ia menghimbau kepada seluruh DPC/DPD GMNI se-Indonesia agar fokus pada penyampaian pasal-pasal yang merugikan rakyat kecil. Dan jangan sampai ikut terbawa arus aksi yang keluar dari tujuan aksi mahasiswa sesungguhnya.
"Kami menyoroti sejumlah pasal yang merugikan rakyat kecil, masyakarat yang terpinggirkan dan kebaikan bangsa. Jadi ini yang harus kita jadikan pegangan. Karena organisasi ini (GMNI) memiliki azaz perjuangan. Tidak boleh hanya ikut-ikutan atau hanyut oleh arus yang kontraproduktif," tambah Arjuna.
Sekretaris Jenderal DPP GMNI M. Ageng Dendy Setiawan juga menghimbau kepada seluruh kader GMNI untuk mawas diri di tengah tahun politik menuju Pilkada 2020.
Ia mengingatkan, saat ini banyak parpol yang kemudian mencoba mencari simpati publik, salah satunya dengan isu populis menolak Omnibus Law. Untuk itu, semua kader GMNI agar fokus menyoroti isu-isu berdasarkan kajian yang sudah dilakukan.
"Kami menghimbau kepada seluruh kader agar fokus pada isu-isu berdasarkan kajian yang sudah dilakukan. Kita harus bisa memilah dan kritis terhadap isu-isu yang bertebaran. Jangan hanya rame-rame saja," tutup Dendy.
Demonstrasi PA-212 GMNI Komunis Omnibus Law
