ICW
Jakarta, Jurnas.com - Indonesian Corruption Watch (ICW) ungkap temuan lonjakan anggaran Polri pada Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) hingga Rp408,8 miliar di September 2020.
Peneliti ICW, Wana Alamsyah menduga anggaran tersebut berkaitan dengan antisipasi aksi massa penolakan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja atau Omnibus Law.
"LPSE Polri mencatat sejumlah pengadaan barang yang bersumber dari APBNP dan tercatat sebagai `kebutuhan dan/ atau anggaran mendesak`, yang diduga berkaitan dengan antisipasi aksi massa penolakan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law," kata Wana dalam keterangannya, Jumat (9/10).
Hadiri Haul Ke-4 Ani Yudhoyono Wafat, Syarief Hasan: Sosok Ibu Negara Yang Selalu Memperhatikan Rakyat
Wana menyebutkan ada lima pengadaan barang terkait pengamanan yang dilakukan Polri. Dimana, yang pertama terkait pengadaan sentralized command control for intelligence target surveillance, dengan total anggaran sebesar Rp179,4 miliar.
Anggaran tersebut untuk satuan kerja Korbrimob Polri dengan tanggal pembuatan 16 September 2020 lalu.
Lalu ada pengadaan helm dan rompi antipeluru dengan total anggaran Rp90,1 miliar untuk satuan kerja Baintelkam Polri dengan tanggal pembuatan 21 September 2020 lalu.
"Peralatan tactical mass control device (kebutuhan mendesak-APBNP), satuan kerja Korbrimob Polri, Tanggal Pembuatan 25 September 2020, Nilai Paket Pengadaan Rp69,9 miliar," kata Wana.
Keempat, peralatan counter UAV and serveillanceKorbrimob (Rp69,9 miliar) untuk satuan kerja Korbrimob Polri dengan tanggal pembuatan 25 September 2020.
Terakhir, pengadaan drone observasi tactical (Rp2,9 miliar) untuk satuan kerja Korbrimob Polri dengan tanggal pembuatan 25 September 2020.
Wana mengatakan, total pengadaan dari kelima paket tersebut senilai Rp408,8 miliar. Dimana, pemakaian anggaran tersebut dalam jangka waktu yang relatif pendek.
"Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan dan menguatkan dugaan bahwa Polri terlibat dalam upaya sistematis untuk membungkam kritik dan aksi publik," kata Wana.
Seperti diketahui, aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa dan elemen masyarakat terkait penolakan Undang-Undang Cipta Kerja terjadi di sejumlah wilayah Tanah Air, termasuk di DKI Jakarta.
Mengingat dalam aksi unjuk rasa tersebut tak sedikit tejadi bentrokan antara aparat dan demonstran.
KEYWORD :
ICW Demo Undang-Undang Cipta Kerja Polri Anggaran
