Dirut Pertamina, Nicke Widyawati di Gedung KPK
Jakarta, Jurnas.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama dengan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina membahas program strategis Pertamina terkait pencegahan korupsi.
Dirut PT Pertamina, Nicke Widyawati menjelaskan, permasalahan strategis yang sedang dihadapi pertamina serta program strategis untuk mencari solusi permasalahan saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK.
"Kami tadi memaparkan seluruh permasalahan strategis yang dihadapi Pertamina serta program-program strategis untuk mencari solusi permasalahan strategis tersebut dan juga kaitannya dalam dukungan yang kami perlukan dari KPK. Agar seluruh program strategis ini dapat kami jalankan dan sesuai dengan target yang telah dicanangkan oleh pemerintah," kata Nicke, dalam konferensi pers, Jum`at (2/10).
Dalam pertemuan bersama Pimpinan KPK itu, Nicke mengatakan, PT Pertamina sebagai perusahaan yang bergerak di bidang energi-migas bertanggung jawab dalam penyediaan energi se-Indonesia terkait cadangan produksi minyak dan gas Pertamina.
"Kami menyampaikan beberapa permasalahan strategis. Yang pertama, di bidang hulu migas, tren dari produksi dan cadangan ini terus menurun. Dimana, Indonesia sudah menjadi net importir. Oleh karena itu, perlu ada upaya yang strategis dan berkelanjutan untuk meningkatkan cadangan" ucap Nicke.
Yang kedua, Nicke menjelaskan kapasitas kilang minyak di Pertamina. Dimana, Untuk memenuhi kebutuhan pasokan BBM di Tanah Air, Pertamina berencana menambah jumlah kilang.
Adapun Nicke mengungkapkan sejumlah tantangan yang harus dijalankan oleh Pertamina ke depan. Mulai dari program peningkatan kualitas bio diesel hingga pemanfaatan ketersediaan kelapa sawit dalam Negeri.
"Barang kali kami ke depannya sesuai program yang dicanangkan pemerintah adalah bagaimana kita suplai dari kelapa sawit ini agar program biodiesel jadi bisa berkelanjutan," kata Nicke.
Nicke juga menjelaskan perihal tingginya subsidi yang perlu dibuat mekanisme agar tepat sasaran. Selain itu, Pertamina juga berencana meningkatkan distribusi BBM ke seluruh pelosok negeri.
"Oleh karena itu, kita harus bangun SPBU di seluruh desa di Indonesia, agar masyarakat Indonesia menikmati aksesibilitas energi ini secara sama," katanya.
Selain beberapa permasalahan itu, Nicke berbicara terkait pendampingan dari KPK melalui tim pencegahan yang telah berjalan dengan sangat baik. yaitu, penyelamatan aset milik Pertamina.
"Sudah ada dua kerjasama yaitu di Sumsel, dan Kalbar, di mana 2 itu saja Pertamina dibantu oleh KPK tentunya selamatkan 9,5 Triliun asetnya, dan aset ini akan kita optimalkan, berdayakan untuk tambah pendapatan daerah dan serap tenaga kerja di darah tersebut," katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar, mengatakan pertemuan ini lebih pada menyangkut tindak lanjut dari pada rencana kerja sama. Dimana, KPK telah menandatangani MoU dengan Kementerian BUMN.
"Sementara Pertamina bagian dari Kementerian BUMN. Sehingga kita membuat, merencanakan program untuk perjanjian kerja sama. Rencananya nanti kita di situ akan menuangkan beberapa poin karena Pertamina sebagai BUMN, dan KPK mempunyai program dalam hal pencegahan salah satunya," kata Lili.
KEYWORD :KPK Pertamina Pendampingan Program Strategis Nicke Widyawati
