Karyono Wibowo, Direktur Eksekutif IPI
Jakarta, Jurnas.com - Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menyerukan perlunya rekonsiliasi sosial untuk menjaga keutuhan negara bangsa.
Ia mengingatkan, konflik para elit politik kerap kali menyisakan residu di akar rumput. Akibatnya pun sangat buruk, yakni kondisi sosial masyarakat semakin mengalami pembelahan (segregasi).
"Masyarakat semakin terpolarisasi ke dalam blok politik, ideologi dan identitas sosial yang saling menyerang satu dengan lainnya, bahkan cenderung saling menegasikan," ujar Karyono dalam catatan sore, Kamis (1/10/2020).
Ia menyebut, kasus terbaru yakni digaungkannya kembali isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) oleh sejumlah elit yang menimbulkan gesekan di masyarakat.
Oleh karena itu, lanjut Karyono, wacana rekonsiliasi menjadi relevan untuk diangkat kembali. Semangat rekonsiliasi semestinya menjadi kesadaran kolektif untuk mempersatukan masyarakat dan menjaga keutuhan negara bangsa.
"Lebih dari itu, rekonsiliasi diperlukan untuk menghadapi tantangan global demi kemajuan bangsa ke depan," urainya.
Hanya saja Karyono mengingatkan bahwa rekonsiliasi sosial haruslah yang benar-benar melahirkan resolusi penanganan konflik. Bukan sekadar rekonsiliasi politik seperti dalam pemerintahan Jokowi jilid II, yang hanya mendamaikan elit politik dan sekadar berbagi kekuasaan.
"Rekonsiliasi politik semacam itu terbukti tidak menyelesaikan akar persoalan. Terbukti, konflik elit politik di negara ini sejatinya sangat cair. Tetapi dampak yang ditimbulkan dari konflik politik yang dibungkus dengan ideologi dan SARA meninggalkan keretakan sosial di akar rumput," tegas Karyono.
Ia mengingatkan, konflik elit politik acapkali meninggalkan residu yang membelah masyarakat. Karenanya, upaya mewujudkan rekonsiliasi sosial menjadi penting mengingat masih adanya peningkatan kasus konflik di akar rumput sebagaimana yang kita rasakan saat ini.
Namun demikian, Karyono menilai tidak mudah untuk mewujudkan rekonsiliasi tersebut, jika tidak ada kesadaran yang kuat untuk menjalin persatuan bangsa dan saling memaafkan, tanpa menghapus dosa sejarah yang pernah terjadi sesuai apa adanya.
Ia mengakui bahwa upaya rekonsiliasi sejatinya sudah pernah diwacanakan sejak era Pemerintahan Abdurrahman Wahid hingga Joko Widodo. Tetapi gagal karena masih kuatnya ego kelompok.
Selain itu, jelas Karyono, masalah yang menjadi penghambat rekonsiliasi adalah adanya kekhawatiran dari pihak-pihak yang diduga terlibat dalam sejumlah peristiwa yang menimbulkan tragedi kemanusiaan.
"Lebih dari itu, yang menjadi penghambat adalah elit politik yang sengaja memelihara konflik untuk tujuan tertentu. Karenanya, diperlukan sikap negarawan untuk mewujudkan rekonsiliasi," tuntas Karyono Wibowo.
Konflik Elit Rekonsiliasi Karyono Wibowo Partai Komunis Indonesia
