Puan Maharani, Ketua DPP PDI Perjuangan
Jakarta, Jurnas.com - Calon Gubernur Sumatera Barat, Mulyadi, mengembalikan rekomendasi dukungan yang diberikan DPP PDI Perjuangan untuk Pilkada Provinsi Sumatera Barat 9 Desember 2020.
Pengembalian rekomendasi itu dipicu oleh gejolak suara protes terkait pernyataan Ketua bidang Politik PDIP Puan Maharani yang dianggap menyinggung perasaan masyarakat Minangkabau.
"Sejak awal saya sudah menduga bahwa Mulyadi tidak kokoh dalam sikap sebagai pemimpin, sehingga mudah goyah dalam dialektika ideologi," ujar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Minggu (6/9/2020).
Hasto menilai, apa yang disampaikan oleh Mbak Puan merupakan suatu harapan agar Sumatera Barat jauh lebih baik sebagaimana sejarah telah mencatat dalam tinta emas, kepeloporan para pahlawan Sumbar seperti Moh Hatta, KH Agus Salim, Prof Mohammad Yamin, Rohana Kudus, HR Rasuna Said, Moh Natsir, Tan Malaka dan lainnya.
"Beliau para tokoh tersebut adalah para pejuang bangsa, sosok pembelajar yang baik, dan menjadi keteladanan seluruh kader Partai," jelas Hasto.
Kendati demikian, Hasto menegaskan sikap Mulyadi sangat dipahami, karena politik kekuasaan bagi yang tidak kokoh dalam prinsip, hanya menjadi ajang popularitas.
Sedangkan bagi PDI Perjuangan, lanjutnya, menjadi pemimpin itu harus kokoh dan sekuat batu karang ketika menghadapi terjangan ombak, terlebih ketika sudah menyangkut Pancasila.
Ia juga menegaskan, komitmen PDI Perjuangan terhadap Pancasila dan kemajuan Sumbar tidak pernah surut, meski 10 tahun terakhir nampak ada sesuatu yang berbeda.
"Meski Pak Jokowi dan PDI Perjuangan kalah pada Pemilu 2014 dan 2019, kami tetap selalu mendorong Pak Jokowi untuk sering ke Sumbar, dan membangun Sumbar tanpa kecuali. Apakah masyarakat Sumbar akan berterima kasih? Itu nomor kesekian," tukasnya.
Lebih penting dari itu semua, Hasto mengatakan, sikap Partai terhadap Sumbar tidak berubah karena provinsi tersebut memiliki sumbangsih terhadap kepeloporan kemerdekaan Indonesia yang luar biasa.
"Jadi wajib hukumnya bagi Pak Jokowi dan kader PDIP dukung kemajuan Sumbar, baik ada dukungan maupun tidak!!" tegasnya.
Terkait respek, Hasto bertanya bagaimana mungkin PDI Perjuangan tidak kagum dengan Sumbar? Dari bahasa Melayu saja, sejarah mencatat bagaimana bahasa yang pada tahun 1928 digunakan oleh sebagian kecil masyarakat nusantara, mampu diterima sebagai bahasa persatuan, bahasa nasional, dan diterima oleh semua suku bangsa menjadi bahasa persatuan Indonesia.
"Itu kan hebat. Terjadi karena kepeloporan tokoh nasional Sumatera Barat," jelasnya.
Hasto pun menyingging kuliner makanan Padang yang diterima secara luas di seluruh Indonesia. Diterima secara terbuka, dan masyarakat Indonesia menjadikannya sebagai makanan nasional.
"Kalau bahasa dan makanan sudah Go Nusantara, masak mendapat masukan dan harapan agar modal kultural kepeloporan Sumbar untuk lebih Pancasilais, lalu direspons seperti itu," tegasnya.
"Apa yang disampaikan Mbak Puan merupakan bagian dari dialektika ideologis dan disampaikan dengan baik, dengan lafal Bismillah. Jadi mari kita lihat secara obyektif dan proporsional, dan dijauhkan dari dinamika Pilgub," tuntas Hasto Kristiyanto. Sekjen DPP PDI Perjuangan.
Pilkada 9 Desember 2020 Sumatera Barat Puan Maharani
