Marlen Sitompul | Jum'at, 04/09/2020 23:48 WIB
Anggota Komisi VI DPR, Marwan Jafar
Jakarta, Jurnas.com - Komisi VI DPR tidak ingin mengintervensi terlalu jauh terkait pergantian komisaris dan direksi BUMN. Sebab, hal itu merupakan menjadi hak dan kewenangan penuh kementerian BUMN.
Anggota
Komisi VI DPR,
Marwan Jafar mengatakan, tugas DPR hanya mengawasi dan memberi masukan, namun keputusan dan kewenangan ada di tangan Menteri BUMN.
“Soal ganti komisaris dan direksi kewenangan penuh atau hak penuh pemegang saham, yaitu menteri BUMN sebagai pembantu presiden. Kita tidak boleh mengintervensi,” kata Marwan, kepada wartawan, Jakarta, Jumat (5/9).
Marwan menegaskan, DPR mengasawi, jika tidak baik tentu mengingatkan dan memberi masukan yang solutif dan konstruktif.
Tentu, kata Marwan, dengan mempertimbangkan KPI (key performance indicator). Menurutnya, jika KPI-nya jelek tentu akan dievaluasi.
“Apalagi tantangan industri perbankan dimasa pandemi covid-19 tidak mudah, butuh orang-orang yang kredibel dan kompeten, serta mengerti suasana kebatinan dinamika ekonomi Indonesia saat ini,” katanya.
Ditengah situasi ekonomi yang kurang baik ini, lanjut Marwan, sektor perbankan menjadi salah satu penopang yang penting untuk menjaga perekonomian nasional supaya lebih stabil dan tidak terlalu terjerembab dalam situasi yang sulit.
“Ditengah pandemi ini perbankkan bisa penopang pemulihan ekonomi nasional dan membantu akses permodalan sektor UMKM, supaya sektor riil bergerak dan daya beli masyarakat terjaga denhan baik,” katanya.
“Jadi sekali lagi pergantian komisaris dan direksi merupakan kewenangan penuh menteri BUMN sebagai pemegam saham, dan tentu kita memahami itu semua, tentu dengan pertimbangan yang matang, obyektif dan supaya dunia perbankan lebih kompetitif ditengah masa pandemi seperti sekarang ini,” demikian Marwan.
KEYWORD :
Komisi VI DPR Marwan Jafar Komisaris BUMN Kementerian BUMN
