Bendera kebangsaan Iran
New York, Jurnas.com - Presiden Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) Indonesia mengatakan, pihaknya tidak dalam posisi untuk mengambil tindakan lebih lanjut atas upaya Amerika Serikat (AS) untuk menerapkan kembali semua sanksi PBB terhadap Iran karena tidak ada konsensus pada DK PBB.
Sebanyak 13 anggota DK PBB menentang langkah Washington karena menggunakan proses yang disepakati di bawah kesepakatan nuklir 2015 antara Iran dan kekuatan dunia yang dihentikan dua tahun lalu.
Duta Besar Indonesia untuk PBB, Dian Triansyah Djani, yang menjadi ketua DK PBB untuk Agustus, menanggapi pertanyaan dari Rusia dan China tentang masalah tersebut selama pertemuan di Timur Tengah.
Duta Besar AS Kelly Craft membalas setelah Djani berbicara. "Izinkan saya membuatnya sangat, sangat jelas: pemerintahan Trump tidak takut berdiri di perusahaan terbatas dalam masalah ini," katanya.
"Saya hanya menyesal bahwa anggota lain dari dewan ini telah tersesat dan sekarang menemukan diri mereka berdiri di tengah-tengah teroris," sambungnya.
Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo mengatakan dia memicu proses 30 hari untuk memberlakukan kembali semua sanksi internasional terhadap Iran dengan mengajukan keluhan kepada dewan yang menuduh Iran melanggar kesepakatan nuklir 2015.
Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia berharap AS mencabut upaya snapback sanksi terhadap Iran. "Ini tidak hanya ilegal, tetapi tidak akan mengarah pada pencapaian hasil yang diharapkan AS," ujarnya.
Di Twitter, Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif mengatakan, intimidasi tanpa hukum yang dilakukan Pompeo membuat AS terisolasi lagi.
Juru bicara misi AS untuk PBB mengatakan memiliki dasar hukum yang kuat untuk memulai pemulihan sanksi dan fakta bahwa beberapa anggota dewan menyatakan ketidaksetujuan tidak memiliki efek hukum apa pun.
As berpendapat bahwa hal itu dapat memicu proses yang dikenal sebagai snapback karena resolusi Dewan Keamanan 2015 yang mengabadikan kesepakatan nuklir masih menamakannya sebagai peserta.
Dewan Keamanan dengan tegas menolak upaya AS pada 14 Agustus untuk memperpanjang embargo senjata terhadap Iran setelah kedaluwarsa pada Oktober. Hanya Republik Dominika yang bergabung dengan Washington dalam pemungutan suara ya.
"Republik Dominika dan Niger, yang akan menjadi presiden DK PBB untuk September, kemungkinan akan menghadapi tekanan AS untuk mengabaikan penilaian Indonesia dan melanjutkan proses sanksi," kata para diplomat. (Reuters)
KEYWORD :DK PBB Amerika Serikat Mike Pompeo Sanksi Iran Dian Triansyah Djani
