Enny Sri Hartati, Ekonom dari Indef
Jakarta, Jurnas.com - Peneliti Indef, Enny Sri Hartati, menilai penanganan dampak pandemi Covid-19 pemerintah belum luar biasa, masih as usual. Padahal dengan berbagai deskresi yang dimiliki, pemerintah punya peran besar dalam mengatasi krisis ekonomi.
Dalam membuat kebijakan ekonomi, lanjut Enny, yang perlu diperhatikan adalah pemerintah tidak boleh intervensi independensi bank Indonesia, misalnya terkait beberapa kebijakan cetak uang yang justru melanggar UU.
"Menurut saya, di triwulan ketiga, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap negatif bahkan lebih buruk," jelas Enny dalam Webinar Political and Public Policy Studies (P3S) bertema "Indonesia di Jurang Krisis Ekonomi" Sabtu (22/8/2020).
Enny menilai pemerintah seharusnya lebih fokus untuk membantu meningkatkan ekonomi sektor konsumsi rumah tangga, karena memiliki persentase di kisaran 56 persen daripada di bidang investasi yang hanya 35 persen. Dan yang menjadi kunci adalah back up daya beli masyarakat.
"Tetapi, sorry to say, pemerintah kelihatan belum ada keseriusan untuk berubah. Program yang ada lebih banyak retorika, tata kelola dalam manajemen krisis tidak ada," tukasnya.
Ia mengingatkan bahwa Indonesia sedang menghadapi persoalan yang serius. "Sayangnya, kenapa justru di tengah situasi ini kita dihadirkan oleh Omnibus Law, yang menurut saya adalah 100% oligarki," tegas Enny Sri Hartati.
Pada diskusi itu, Ekonom dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Prof Gunawan Sumodiningrat PhD, Indonesia harus kembali ke jati diri bangsa, yaitu membangun dari desa, membangun dari bawah, mulai dari usaha mikro, BUMDES.
Hal ini, kata Gunawan, agar Indonesia benar-benar bisa keluar dari himpitan masalah ekonomi akibat pandemi Covid-19.
"Saat ini sangat penting untuk melakukan pemberdayaan ekonomi rakyat atau masyarakat ekonomi kelas menengah ke bawah," ujar Gunawan.
Indef Enny Sri Hartati Covid-19
