Jakarta - Negara Indonesia melalui pemerintahan presiden ke-enam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah memberikan tanda kehormatan kepada ketua DPD Irman Gusman (IG). Irman mendapatkan medali Bintang Mahaputera Adipradana sebagai bentuk pengakuan pemerintah atas jasa IG di bidang Kemakmuran, Kemajuan, dan Kesejahteraan negara.
Namun fakta baru menunjukkan adanya kesan kontras pada sosok IG setelah yang bersangkutan ditangkap KPK melalui operasi tangkap tangan (OTT). Dari yang sebelumnya dihargai negara sebagai pihak yang terhormat bak pahlawan, kini Irman justru menjadi sosok naif sebagai pihak pelanggar hukum negara dengan status tersangka atas kasus suap ihwal pemulusan impor gula.
Bagaimana selanjutnya sikap pemerintah atas tanda jasa yang dihadiahkan negara terhadap Irman, setelah dirinya ditetapkan sebagai pejabat tersangkut kasus suap?. Mungkinkah presiden Joko Widodo (Jokowi) menarik kembali penghargaan yang disematkan mantan presiden SBY yang merupakan kolega separtai Irman di partai Demokrat kala itu?.
Indonesian Corruption Watch (ICW) mempersoalkan tanda jasa yang dikantongi Irman. ICW meminta presiden Jokowi mencabut lencana Bintang Mahaputera Adipradana dari Irman.
"Pertimbangan pertama, publik melihat Irman dengan tanda jasa dari negara sebagai sesuatu yang ironi. Namun disatu sisi, negara telah menganggap Irman berjasa namun ternyata melakukan tindak pidana, apalagi korupsi," ujar aktivis ICW Donald Fariz di Jakarta, Senin (19/9/2016).
Donald meyakini publik akan turut mempertanyakan kepemilikan tanda jasa setelah Irman menjadi tersangka. Jika Jokowi tak bersikap, Donald khawatir kesakralan tanda jasa menjadi pudar di mata masyarakat.
"Intinya pemerintah harus melihat ini secara lebih luas. Meski ini sebenarnya tidak berkaitan langsung dengan tanda jasa itu sendiri. Tapi ini soal imej tanda jasa itu sendiri," ucap Donald.
