Rabu, 24/04/2024 00:50 WIB

Klusterisasi Pencalonan Pilkada, PDIP Kejar Daerah Bersuara di Bawah 10 Persen

Sekarang yang di bawah 10 persen ini baru dikejar, karena untuk yang 20 persen sudah bisa 

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto

Jakarta, Jurnas.com - Sejumlah kandidat mungkin harap-harap cemas, apakah namanya akan masuk sebagai calon kepala daerah usungan PDI Perjuangan di Pilkada Serentak, 9 Desember 2020.

Nah, dalam mengusung calon, partai besutan Megawati Soekarnoputri membuat klusterisasi daerah yang dibagi menjadi tiga.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menjelaskan, klaster pertama adalah daerah yang bisa mengusung sendiri karena raihan suara partai di wilayah itu setidaknya 20 persen.

Klaster kedua, lanjutnya, adalah yang raihan suara partai di angka 10-20 persen, dan klaster ketiga adalah yang di bawah 10 persen. 

"Nah, sekarang yang di bawah 10 persen ini baru kami kejar. Karena untuk yang 20 persen kami sudah bisa melakukan itu," kata Hasto di sela-sela Rakor Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) PDIP, di Jakarta, Sabtu (11/7/2020).

Saat ini, jelas Hasto, pihaknya sedang mengerucutkan nama-nama calon di kategori tiga atau wilayah yang raihan suara partai di bawah 10 persen.

"Nama-nama terpilih akan segera diumumkan di dalam waktu dekat," kilah Hasto.

Menurut Hasto, pihaknya membagi calon kepala daerah yang akan diusung ke dalam tiga klaster.

PDIP sendiri, memandang pilkada sebagai mekanisme untuk mendorong kader-kader partai dalam menunjukkan tanggungjawabnya memimpin rakyat. Pilkada juga menjadi wahana mewujudkan semangat gotong royong.

Ditanya, apakah benar PDIP kesusahan untuk mencapai kesepakatan pengusungan calon kepala daerah di tingkat provinsi (Pemilihan Gubernur)? 

Hasto menjawabnya, calon gubernur-wakil gubernur memang pertimbangan memang lebih panjang karena menyangkut kepentingan nasional. Sebab dalam konteks konstruksi pemerintahan NKRI, gubernur adalah kepanjangan tangan presiden.

Makanya, komunikasi politik dan upaya melihat rekam jejak seluruh calon memang harus lama. Dan proses itu dikaitkan dengan upaya mengedepankan persatuan nasional dengan spirit gotong royong.

"Maka disitu kami juga terus membangun komunikasi politik dengan partai lain. Selain itu kita juga harus melihat faktor elektoral, faktor elektabilitas. Karena ini pemilunya rakyat," ujarnya. 

PDIP juga memiliki idealisme mendorong kader sendiri, namun di saat bersamaan mengakui rakyat yang akan menjadi hakim tertinggi saat pemilihan. Itu sebabnya faktor elektabilitas juga jadi pertimbangan. 

Satu hal yang ditegaskan Hasto, PDIP akan memastikan siapa pun kepala daerah yang akhirnya diusung, itu bukanlah dengan spirit individualisme, melainkan penugasan berbasis ideologi. Maka itu, seluruh calon wajib memenuhi seluruh tahapan, termasuk mengikuti sekolah calon kepala daerah.

"Seluruh calon harus memenuhi seluruh tahapan-tahapan yang dilakukan oleh partai, termasuk sekolah para calon kepala daerah yang dilakukan oleh PDI Perjuangan," ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua Bappilu PDIP Bambang Wuryanto mengatakan pihaknya berencana mulai mengumumkan daftar calon kepala daerah yang diusung di Pilkada 2020 yang kemungkinan dilaksanakan mulai 11 Juli hingga 18 Juli mendatang. Sejauh ini, ada 162 calon kepala daerah yang belum diumumkan secara resmi oleh partainya.

KEYWORD :

Pilkada Serentak PDI Perjuangan Ideologi




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :