Rabu, 24/04/2024 18:21 WIB

DPR Akomodir Permintaan Bupati Natuna Soal Posko Kesehatan

“Tadi permintaannya yang pertama adalah mereka ini ada posko-posko kesehatan bukan hanya di dalam tempat observasi tetapi di lingkungan masyarakat,

Wakil ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh

Jakarta, Jurnas.com - Komisi IX DPR RI berjanji akan memperjuangkan  permintaan Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal terkait penyiapan posko - posko kesehatan untuk warga Natuna guna mencegah penyebaran virus corona.

“Tadi permintaannya yang pertama adalah mereka ini ada posko-posko kesehatan bukan hanya di dalam tempat observasi tetapi di lingkungan masyarakat. Apalagi saya baru tahu kalau ternyata tempat observasi dengan permukiman penduduk sekitar 1,7 Km, jadi cukup dekat," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh usai menggelar rapat dengan Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal terkait `situasi terakhir di Natuna setelah proses observasi WNI dari Wuhan, Tiongkok` di Gedung DPR Jakarta, Selasa, (4/2/2020).

Menurut Politikus PKB ini, Posko kesehatan itu sangat dibutuhkan lantaran rumah sakit di Natuna baru tipe C yang peralatannya kurang memadai.

Menurutnya, warga Natuna bukan tidak mau menerima kehadiran WNI dari Wuhan itu. Namun karena kurangnya komunikasi dan sosialisasi antara pemerintah pusat dan pemda, maka muncul adanya kesalahpahaman dan penolakan.

“Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan masyarakat Natuna adalah mereka sebenarnya ketakutan mereka berasal dari kurang sosialisasi dan komunikasi yang ada. Karena menurut Bupati mereka baru dikabari kepastian bahwa akan ada warga negara Indonesia dari Wuhan datang itu sehari sebelumnya dan itu pun sudah sore, jadi saya kira wajar ketika Natuna melakukan aksi itu lebih karena persoalan ketakutan bukan persoalan tidak mau menerima,” ungkpnya.

Nihayatul juga mengatakan masyarakat di Natuna meminta adanya kepastian biaya perawatan jika ada hal-hal yang tidak diinginkan selama observasi WNI dari Wuhan. Apakah biaya rumah sakit ditanggung pemerintah atau tidak.

“Mereka ingin memastikan biaya kalau ada sesuatu suspect atau apa pun di masyarakat Natuna mereka ingin memastikan biaya itu di-cover sama pemerintah karena rumah sakitnya masih tipe C tentunya butuh rujukan ke Batam dan itu biayanya cukup tinggi,” ujarnya.

KEYWORD :

DPR Natuna Corona Nihayatul Wafiroh




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :