Marlen Sitompul | Rabu, 15/01/2020 15:02 WIB
Delegasi DPR RI melakukan pertemuan dengan Parlemen negara-negara Pasifik di sela-sela pertemuan Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) ke 28 di Canberra, Australia.
Canberra, Jurnas.com - Delegasi DPR RI melakukan pertemuan dengan Parlemen negara-negara Pasifik di sela-sela pertemuan Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) ke 28 di Canberra, Australia.
Pertemuan yang diinisiasi DPR RI tersebut bertujuan untuk memperkuat hubungan antar parlemen dengan negara-negara tetangga tersebut. Ada sembilan negara Pasifik menghadiri pertemuan tersebut. Yakni, Tonga, Tuvalu, Nauru, Palau, Niue, Cook Islands, Kiribati, Samoa, dan Solomon Islands.
Pertemuan dipimpin oleh Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (
BKSAP) DPR Dr.
Fadli Zon dan didampingi Wakil Ketua
BKSAP dari Partai Demokrat Putu Supadma Rudana. Pertemuan sekitar 1 jam tersebut berjalan dalam suasana keakraban dan persahabatan.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua
BKSAP menyampaikan keinginan untuk memperkuat engagement dengan negara negara Pasifik. "Kita ingin memperkuat hubungan antara DPR RI dengan parlemen negara negara Pasifik tersebut," kata
Fadli Zon.
Dalam kesempatan tersebut, Fadli sekaligus menyampaikan undangan pada mereka untuk hadir pada pertemuan ke-2 Indonesia Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) yang akan diselenggarakan tanggal 8-9 Juli 2020 di Jakarta.
Parlemen negara-negara Pasifik menyambut baik undangan tersebut dan menghargai inisiatif Indonesia untuk penguatan kerjasama antara Indonesia dan negara negara Pasifik.
“Diharapkan IPPP yang kedua ini bisa mengikuti kesuksesan penyelenggaraan pertama pada tahun 2018 lalu. Saat itu mayoritas negara-negara di Pasifik hadir dan berpartisipasi aktif,” papar Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra ini.
Langkah ini merupakan salah satu tugas DPR dalam parliamentary diplomacy. Pada pertemuan IPPP pertama yang dihadiri oleh 16 negara menghasilkan Chair’s Statement yang menggarisbawahi mengenai peluang dan tantangan bersama yang dihadapi Indonesia dan negara-negara Pasifik.
Diantaranya soal kemaritiman dan sampah laut, pendidikan dan peningkatan kapasitas, keterwakilan gender, serta tantangan-tantangan bersama dari sisi perubahan iklim dan IUU Fishing.
Untuk pertemuan tahun ini, negara-negara Pasifik tersebut mengusulkan pembahasan isu-isu terkait perubahan iklim, kesehatan, kelautan, perikanan, konservasi, dan pariwisata. Selain itu mereka tertarik untuk melakukan kunjungan ke sentra industri seperti perikanan dan kelapa serta mempelajari kemajuan pengelolaan pariwisata di Indonesia.
Menurut Fadli, upaya menggandeng negara negara Pasifik sangat penting. Salah satunya adalah karena lima provinsi di Indonesia ada di wilayah tersebut. Yaitu Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur. Dan penduduk lima provinsi tersebut berjumlah sekitar 11 juta jiwa.
"Nah kalau dibandingkan dengan negara negara Pasifik lain sebetulnya kita yang terbanyak, namun selama ini kita belum engagement dengan mereka secara serius," paparnya.
Karena itu, sudah saatnya Indonesia sungguh-sungguh membangun hubungan yang erat dengan negara tersebut. "Indonesia sebagai negara besar di kawasan ini harus menjadi leader. Kita harus ambil inisiatif bukan menunggu," tandas Wakil Ketua DPR periode 2014-2019 ini.
KEYWORD :
Warta DPR BKSAP Fadli Zon
