Menteri Luar Negeri RI, Retno L.P. Marsudi bertemu dengan Menteri Luar Negeri Vietnam, Pham Binh Minh, di Hanoi, Senin 23 Desember 2019. (Foto: Kemenlu)
Hanoi, Jurnas.com - Menteri Luar Negeri RI, Retno L.P. Marsudi bertemu dengan Menteri Luar Negeri Vietnam, Pham Binh Minh, dalam rangka konsultasi isu-isu ASEAN menjelang Keketuaan Viet Nam 2020.
Disamping itu kedua Menteri juga berkonsultasi mengingat Viet Nam dan Indonesia akan sama-sama menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 2020.
"Pertemuan ini juga merupakan momentum yang tepat karena Indonesia dan Vietnam akan memperingati 65 tahun Hubungan Bilateral kedua negara tahun 2020," ujar Retno di Hanoi, Senin (23/12).
Retno menjelaskan, kedua negara sepakat meningkatkan kerjasama sekaligus penguatan kontribusi bagi stabilitas dan perdamaian di kawasan dan global.
"Kedua negara sepakat mendorong implementasi Plan of Action periode 2019-2023, khususnya kerjasama ekonomi, peningkatan perdagangan bilateral, investasi, kemajuan dalam bidang air-connectivity, serta penyelesaian negosiasi Zona Ekonomi Eksklusif," terangnya.
Apresiasi Kemlu dan TNI Atas Evakuasi WNI di Sudan, HNW: Berharap Keselamatan WNI Terjamin
Kedua Menteri juga membahas mengenai inisiatif Indonesia untuk menindaklanjuti ASEAN Outlook on Indo-Pacific melalui penyelenggaraan ASEAN-WEF Indo-Pacific Infrastructure and Connectivity Forum" pada pertengahan 2020 di Jakarta..
Selain itu, keduanya juga menekankan perlunya ASEAN untuk terus memajukan isu perempuan, perdamaian dan keamanan sebagai salah satu prioritas keketuaan Vietnam.
Isu selanjutnya yang menjadi perhatian kedua Menteri adalah perkembangan isu Rakhine State. Masing-masing negara menegaskan, ASEAN perlu meningkatkan perannya dalam membantu penyelesaian masalah Rakhine State termasuk mempercepat proses repatriasi pengungsi dari Bangladesh secara suka rela, aman dan bermartabat.
Retno menekankan, pentingnya reviu kerangka acuan ASEAN Inter-Governmental Commission on Human Rights untuk mencapai mandat yang berimbang antara kemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di kawasan.
Disinggung pula terkait kelanjutan negosasi Code of Conduct of Parties in the South China Sea (COC) yang pada tahun 2020 akan melanjutkan second reading.
Kedua negara sepakat menekankan bahwa COC harus bersifat substantif, efektif dan dapat diimplementasikan untuk menciptakan kawasan yang kondusif bagi penyelesaian sengketa.
KEYWORD :Isu ASEAN Pemulangan Rakhine Retno Marsudi
