Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad (Foto: Twitter )
Kuala Lumpur, Jurnas.com - Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad mengatakan sanksi Amerika Serikat (AS) yang dijatuhkan pada Iran melanggar Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan hukum internasional.
"Malaysia sudah kehilangan pasar besar sebagai akibat dari larangan Republik Islam," kata Mahathir dalam sambutannya di Forum Doha di Qatar pada hari Sabtu.
"Malaysia tidak mendukung sanksi sepihak oleh AS terhadap Iran. Sanksi seperti itu jelas melanggar Piagam PBB dan hukum internasional; sanksi hanya dapat diterapkan oleh PBB sesuai dengan piagam," sambungnya.
Dalam acara yang bertema "Peran Pembangunan dalam Mencapai Keamanan Nasional," berfokus pada berbagai masalah, termasuk perpindahan Muslim di seluruh dunia, keamanan pangan, identitas nasional / budaya, dan Islamofobia, teknologi, perdagangan, tata kelola internet, dan keamanan.
Di forum itu, Mahathir mengundang Presiden Iran Hassan Rouhani untuk menghadiri KTT Kuala Lumpur yang akan berlangsung mulai 19 Desember hingga 21 Desember.
Malaysia telah mempertahankan hubungan diplomatik yang baik dengan Iran meskipun ada sanksi yang dijatuhkan Washington terhadap Teheran.
AS di bawah Presiden Donald Trump secara sepihak menarik diri dari kesepakatan nuklir pada Mei 2018 dan menjatuhkan sanksi "terberat" yang menyasar ekonomi Iran untuk memaksa Teheran tunduk pada tuntutannya yang berlebihan.
Pada Rabu (11/12), pemerintahan Trump mengumumkan sanksi baru yang menyasar Pelayaran Republik Islam Iran (IRISL) atau E-Sail, dan maskapai penerbangan utama negara itu, Mahan Air.
Departemen Keuangan AS menekankan bahwa sanksi yang menargetkan industri transportasi udara dan maritim Iran akan mengarah pada pembatasan perdagangan terkait barang-barang kemanusiaan.
Pengumuman itu dikeluarkan meskipun Washington sebelumnya mengklaim bahwa sanksi itu tidak mempengaruhi akses Iran ke barang-barang kemanusiaan.
KEYWORD :Sanksi Amerika Serikat Malaysia Terpukul Mahathir Mohamad Penderitaan Iran
