Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump (Foto: AFP)
Jakarta, Jurnas.com - Pemerintahan Trump memberi sanksi kepada dua pejabat senior pemerintah Venezuela yang menggunakan posisi mereka untuk menerima suap karena menjual paspor.
Kantor Pengendalian Aset Luar Negeri Departemen Keuangan AS menambahkan Layanan Administrasi Venezuela untuk Identifikasi, Migrasi dan Direktur Imigrasi Gustavo Adolfo Vizcaino Gil dan pendahulunya, Juan Carlos Dugarte Padron, ke dalam daftar pejabat resmi Venezuela yang terkena sanksi.
Departemen Keuangan memberi sanksi kepada mereka di bawah Perintah Eksekutif 13692, yang mengizinkannya untuk memblokir transaksi properti AS saat ini dan mantan pejabat pemerintah Venezuela.
Rusia Sebut Amerika Serikat Munafik
Menteri Luar Negeri Venezuela Jorge Arreaza mengecam sanksi itu sebagai "absurd" dan bukti "keputusasaan dan disorientasi" administrasi Trump sehubungan dengan Venezuela.
"Baik tindakan unilateral maupun blokade ekonomi tidak akan menghentikan kehendak kedaulatan rakyat Venezuela," katanya dalam sebuah pernyataan dilansir UPI.
Departemen Luar Negeri menuduh kedua orang itu dalam pernyataan menggunakan posisi mereka dalam pemerintahan Venezuela untuk memperkaya diri mereka sendiri dengan mengorbankan rakyat Venezuela yang mencari layanan paspor.
Beberapa paspor yang dijual oleh orang-orang itu kepada warga negara non-Venezuela, kata departemen itu, menambahkan bahwa mereka bahkan menipu pelamar dengan tidak pernah memberi mereka dokumen perjalanan resmi mereka meskipun secara ilegal menagih mereka ribuan dolar.
"Tidak masuk akal bahwa Venezuela mungkin tidak dapat memperoleh paspor atau harus membayar biaya berlebihan karena korupsi, karena mereka terus melarikan diri dari kondisi yang menghancurkan di Venezuela yang telah dibuat oleh Maduro dan rekan-rekan korupnya," kata Departemen Luar Negeri.
"Ini adalah satu lagi penyebab kesengsaraan yang diderita jutaan rakyat Venezuela."
Departemen Keuangan juga menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah individu dan entitas dari Latvia, Cina, Kamboja, dan Serbia dalam penargetan "aktor korup" pada Hari Antikorupsi Internasional.
"Korupsi membuat orang kehilangan sumber daya negara mereka, layanan dasar dasar dan peluang ekonomi, sementara itu memperkaya beberapa orang terpilih dan memfasilitasi perusakan lingkungan, ketidakstabilan politik dan konflik," kata Menteri Keuangan Steven Mnuchin.
"Pada Hari Anti-Korupsi Internasional, kami menargetkan para pelaku di Eropa, Asia dan Amerika Latin yang terus melalui kegiatan terlarang mereka untuk merusak fondasi masyarakat yang stabil, aman dan berfungsi."
Amerika Serikat telah memperketat visa diplomatik dan keuangannya pada Presiden Venezuela Nicolas Maduro sejak pemilihan presiden 2018 dianggap tidak sah awal tahun ini.
Presiden AS Donald Trump , bersama dengan lebih dari 55 sebagian besar negara-negara Barat, telah mendukung pemimpin oposisi Juan Guaido untuk mengambil alih sebagai presiden sementara.
Hari Antikorupsi Internasional telah diamati setiap tahun oleh Amerika Serikat sejak Konvensi PBB Menentang Korupsi diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2003.
KEYWORD :Donald Trump Amerika Serikat Pejabat Venezuela
