Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago
Jakarta, Jurnas.com - Kandidat Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar yang mendapat dukungan dari mayoritas DPD I dinilai belum dapat dipastikan terpilih. Hal itu mengingat pemilik suara secara mayoritas adalah DPD II tingkat Kabupaten/Kota.
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, kepada wartawan, Jakarta, Senin (18/11).
Menurutnya, pemilik suara yang paling signifikan dalam Munas Golkar adalah DPD II tingkat Kabupetan/Kota yang berjumlah 514. Sementara DPD I tingkat Provinsi hanya berjumlah 34.
"Jadi, kalau ada kandidat ketua umum yang sudah sangat percaya diri terpilih, karena didukung mayoritas DPD I, jelas hal tersebut keliru," kata Pangi.
Untuk itu, kata Pangi, DPD II jangan sampai terjebak dengan manuver DPD I yang diduga sudah masuk angin, dengan mengatasnamakan dukungan bulat jajaran DPD II di provinsinya memilih Ketum di Munas Golkar secara aklamasi.
Menurutnya, sejarah Munas Golkar 2004 menjadi bukti nyata kekuataan DPD II. Kala itu, Akbar Tandjung sebagai Caketum Golkar sudah sangat percaya diri karena memegang penuh suara DPD I.
"Tapi Jusuf Kalla gencar gerilya ke DPD II yang memiliki suara jauh lebih banyak, dan pada akhirnya bisa menumbangkan Akbar," terangnya.
Pengalaman pada 2004 tersebut, lanjut Pangi, menjadi gambaran bagaimana Munas Golkar selalu dinamis, dengan soliditas DPD II sebagai faktor penentu pemenangan caketum.
"DPD II selalu menjadi ‘silent majority’ yang ketika solid mendukung seorang calon tertentu, sangat bisa membalikkan keadaan awal yang sebelumnya didominasi ‘vocal minority’ seperti DPD I," kata Pangi.
"Oleh karenanya, dengan kekuatan yang sangat siginifikan tersebut, DPD-DPD II harus menyuarakan suara mereka secara independen, demi perbaikan dan eksistensi partai ke depan. Jangan mau suara DPD II diklaim, apalagi ‘dibeli’ oleh DPD I," demikian Pangi.
KEYWORD :Munas Golkar Ketum Golkar Airlangga Hartarto
