Demonstrasi di Irak (foto: PBS)
Jakarta, Jurnas.com - Pengunjukrasa Irak memblokir jalan-jalan di Baghdad untuk meningkatkan tekanan pada pemerintah agar mengundurkan diri setelah lebih dari seminggu demonstrasi massa baru, Minggu (03/11) waktu setempat.
Para pengunjuk rasa memblokir satu jalan dengan ban terbakar dan kawat berduri, dan mengangkat spanduk bertuliskan "Jalan ditutup atas perintah rakyat."
Mereka tampaknya meminjam taktik dari Lebanon, di mana demonstrasi anti-pemerintah serupa telah berlangsung sejak 17 Oktober, dan ketika para pemrotes telah berulang kali memblokir jalan-jalan utama.
Puluhan ribu pengunjuk rasa telah berkumpul di pusat Tahrir Square di Baghdad dan di seluruh Irak selatan dalam beberapa hari terakhir, menyerukan perombakan sistem politik yang didirikan setelah invasi pimpinan AS tahun 2003. Para pengunjuk rasa juga mengambil alih sebuah menara besar di alun-alun yang ditinggalkan setelah rusak dalam perang.
Tina Turner Meninggal Dunia Usia 83 Tahun
Dilansir PBS, ribuan siswa juga telah melewatkan kelas untuk mengambil bagian dalam protes, menyalahkan elit politik untuk korupsi yang meluas, pengangguran yang tinggi dan layanan publik yang buruk.
Pasukan keamanan telah menembakkan gas air mata, peluru karet dan amunisi langsung kepada para demonstran, menewaskan lebih dari 250 dalam dua gelombang demonstrasi sejak awal Oktober.
Sejak protes dimulai kembali pada 25 Oktober setelah jeda singkat, telah terjadi bentrokan hampir terus-menerus pada dua jembatan yang mengarah ke Zona Hijau yang dijaga ketat, markas besar pemerintah dan rumah bagi beberapa kedutaan asing.
Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Irak mengatakan Siba al-Mahdawi, seorang aktivis dan dokter yang telah mengambil bagian dalam protes, diculik pada Sabtu malam oleh kelompok yang tidak dikenal.
Badan semi-resmi meminta pemerintah dan pasukan keamanan untuk mengungkap keberadaannya. Al-Mahdawi adalah salah satu dari beberapa dokter yang secara sukarela memberikan bantuan medis kepada para pengunjuk rasa.
Perdana Menteri Adel Abdul-Mahdi bertemu dengan para pejabat tinggi keamanan Sabtu malam, menekankan perlunya menjaga perdamaian, keamanan dan keselamatan para pengunjuk rasa.
Pekan lalu, Presiden Barham Salih mengatakan Abdul-Mahdi bersedia mengundurkan diri begitu para pemimpin politik menyetujui penggantian. Dia juga menyerukan undang-undang pemilu yang baru dan mengatakan dia akan menyetujui pemilihan awal setelah diberlakukan.
Dalam pertemuan dengan para kepala serikat pekerja pada hari Minggu, Salih mengatakan undang-undang pemilu yang baru akan diajukan ke parlemen minggu ini.
Bahkan jika cepat disetujui, proses penyelenggaraan pemilihan awal dan pembentukan pemerintahan baru bisa memakan waktu beberapa bulan. Sementara itu, protes hanya tumbuh sejak pengumuman awal presiden.
Irak diperintah oleh sistem politik sektarian yang mendistribusikan kekuasaan dan jabatan tinggi di antara mayoritas Syiah, Sunni dan Kurdi. Ini menyelenggarakan pemilihan umum reguler, tetapi mereka didominasi oleh partai-partai keagamaan sektarian, yang banyak di antaranya memiliki hubungan dekat dengan Iran.
Partai-partai politik bertengkar karena kementerian dan kemudian membagikan pekerjaan kepada para pendukung mereka, berkontribusi pada sektor publik yang membengkak yang tidak mampu menyediakan layanan publik yang andal.
Lebih dari 15 tahun setelah invasi pimpinan AS yang menggulingkan Saddam Hussein, Baghdad dan kota-kota lain masih sering mengalami pemadaman listrik, air ledeng tidak dapat diminum dan infrastruktur publik hancur.
Hanya sedikit orang Irak yang melihat manfaat dari kekayaan minyak negara itu, meskipun menjadi anggota OPEC dengan cadangan terbukti terbesar keempat di dunia.
KEYWORD :Demonstrasi Libanon Warga Irak
