Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise
Jakarta, Jurnas.com - Pesta demokrasi baru saja usai. Namun, perjuangan 20,5 persen perempuan di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI), dan 30,14 persen perempuan di lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) baru dimulai.
Apalagi, pada Pemilu 2019 keterwakilan perempuan di DPR dan DPD mengalami peningkatan jika dibandingkan Pemilu 2014, masing-masing sebesar 17,32 persen dan 25,74 persen.
Karena itu, menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise, para srikandi parlemen tersebut harus lebih lantang menyuarakan dan memperjuangkan hak perempuan dan anak.
Taliban Keluarkan Dekrit Soal Hak Perempuan
Menteri Yohana mengatakan, terdapat tiga indikator yang harus dilakukan oleh para anggota perempuan di DPR, DPD, maupun DPRD di seluruh wilayah Indonesia. Ketiganya ialah Pengarusutamaan Gender (PUG), program dilakukan secara keberlanjutan dan terus menerus, dan pemerintahan yang baik (Good Governane).
"Para legislator perempuan harus bebas korupsi. Jagalah harga diri dan nama baik kaum perempuan," pesan Menteri PPPA pada Senin (2/9) di Jakarta.
Dia menambahkan, para legislator perempuan harus melaksanakan komunikasi politik dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak. Mereka juga dituntut mampu berperan dalam pengambilan keputusan di lingkungan DPR, DPD, dan DPRD.
Sementara Ketua Komisi VIII DPR RI periode 2014-2019, Ali Taher menyebut kurangnya angka keterwakilan perempuan di DPR RI dari 30 persen, karena kaum perempuan ketika Pemilu lebih memilih laki-laki ketimbang kaumnya sendiri.
Oleh karenanya, pemerintah memiliki pekerjaan rumah untuk melakukan sosialisasi dan mengubah persepsi masyarakat, utamanya kaum perempuan, guna memperjuangkan hak-haknya, baik pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum, agar berdiri tegak bersama kaum laki-laki.
KEYWORD :Hak Perempuan Menteri KPPPA Yohana Yembise
