Koordinator Forum Masyarakat Kota Jakarta, Dwiayu Trisna Andini
Jakarta, Jurnas.com - Koordinator Forum Masyarakat Kota Jakarta, Dwiayu Trisna Andini mengatakan, kebijakan Gunernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di kawasan pulau reklamasi teluk Jakarta sangat melukai rakyat kecil.
Menurut Ayu, kebijakan itu terlalu berpihak pada pebisnis kakap dan mengabaikan nasib rakyat kecil di Jakarta. Padahal, kata Ayu, jika membuka file saat kampanye, Anies berbicara manis untuk membuai rakyat Kota Jakarta. Bahwa ia akan menghapus reklamasi.
"Namun semua omong kosong. Anies yang katanya mau ngebatalkan reklamasi, mana janjinya? Sekarang malah mengeluafkan IMB kok. Retorika doang," ujar Ayu di Jakarta, Senin (5/8/2019).
Ayu mengakui, reklamasi teluk Jakarta sebenarnya tak mungkin dibatalkan, karena triliunan rupiah sudah tertanam di sana.
"Hanya kami ingin tegaskan bahwa reklamasi ini akan bermanfaat kalau yang mengelolanya adalah pemda DKI dan dijadikan ruang publik buat semua rakyat Jakarta," kata Ayu.
Yang terjadi saat ini, lanjut Ayu, kebijakan Anies mengeluarkan IMB jelas menjadikan reklamasi teluk Jakarta sebagai wilayah komersil karena dikelola swasta.
Walau kemudian masuk pajak ke APBD pemda dari reklamasi, Ayu menilai hal itu tetap saja tak berimbas bagi rakyat kecil. Apalagi kebijakan soal pajak itu sebenarnya dibuat oleh gubernur sebelumnya, yakni Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dulu ditentang keras oleh Anies.
"Lha, di masa Ahok, pengembang malah harus setor pajak ke pemda naik jadi 15 persen dan itu masuk ke APBD. Dan waktu itu Anies menjelek-jelekkan kebijakan Ahok. Sekarang saat jadi Gubernur, Anies mengambil kebijakan sama. Kayak meludah ke atas, kena muka sendiri," ucap Ayu.
"Artinya Anies omong kosong. Kalau janji batalin ya batalin? Buktinya kan enggak bisa," tuntas Ayu.
Sebelumnya, inisiatir #2022GantiGabener Haidar Alwi juga menyoroti kebijakan Anies yang membuat kebijakan perubahan nama tiga pulau itu. Pulau C menjadi Kawasan Pantai Kita, Pulau D menjadi Kawasan Pantai Maju, Pulau G menjadi Kawasan Pantai Bersama.
"Jadi kalau pulau-pulau ini sukses menyumbang pemasukan APBD DKI nanti, maka seolah yang sukses adalah Anies. Padahal dia cuman ganti nama saja," jelasnya.
Selain itu, Haidar menilai Gubernur Anies tidak memiliki komitmen dengan apa yang telah dia ucapkan diawal ketika mencabut 13 ijin reklamasi, bahwa reklamasi teluk Jakarta adalah masa lalu bagi Jakarta. Bahwa reklamasi bukan masa depan Jakarta.
"Anies menyebut bahwa perubahan tiga nama pulau ini memiliki dasar atau tujuan bagi masa depan Jakarta. Jadi setelah ganti nama, baru ngomong masa depan Jakarta. Padahal awalnya bilang reklamasi adalah masa lalu. Bukan masa depan Jakarta. Lha ini kan enggak konsisten. Padahal pemimpin itu harus konsisten dengan ucapannya. Ini bukan tipikal pemimpin namanya tapi hanya pimpinan," tegas Haidar.
Reklamasi teluk jakarta IMB Forum Masyarakat Kota Jakarta
