BPJS Ketenagakerjaan
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Tim Kunjungan Spesifik Panitia Kerja (Panja) Investasi Badan Penyelenggara Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Komisi IX DPR RI Julianus Pote Leba meminta perbaikan kinerja dari segi penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR), karena ada beberapa yang tidak tepat sasaran.
"Ada beberapa program CSR yang menurut saya tidak tepat sasaran seperti pembangunan taman, gazebo dan tracking untuk jogging. Padahal, seharusnya CSR itu tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh peserta, ini harus diperhatikan kembali," jelasnya disela sela pertemuan dengan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPJS Ketenagakerjaan Sumatera Utara (Sumut), di Medan, Rabu (17/9/2019).
Selain perbaikan program CSR, ia berharap sosialisasi tentang BPJS Ketenagakerjaan di Sumatera Utara diperluas dan dimasifkan kepada pekerja yang memiliki resiko tinggi, termasuk pekerja rentan.
"Berdasarkan data, di Sumatera Utara yang terdaftar sebagai peserta baru 30 persen. Saya harap ada perluasan dan sosilaisasi yang masif agar mereka sadar dan mendapat informasi manfaat jaminan sosial," harap politisi dapil Nusa Tenggara Timur II itu.
Tim Kunspek Panja Investasi BPJS Ketenagakerjaan menerima penjelasan bahwa dana CSR Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Bank Sumut, telah menyalurkan sebanyak Rp 1,56 miliar untuk membantu 31.465 orang pekerja untuk perlindungan selama 3 bulan dalam 2 program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) dengan total premi sebesar Rp 16.800 per orang per bulan.
Program kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari dana CSR Bank Sumut ini sudah dilakukan sejak tahun 2015. Pekerja tersebut diantaranya merupakan tenaga kerja dari kalangan guru honorer, tenaga penyuluh pertanian, penyuluh PKH, pedagang, pekerja rumahan, ‘abang’ becak dan pelaku usaha mikro. Selain itu, melalui CSR juga dibentuk Pasar Sadar Jaminan Sosial di Marelan, Medan.
Warta DPR Komisi IX BPJS Ketenagakerjaan
